REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengingatkan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk tidak bersikap anarkistis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa. Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang.
Meski begitu, Tito mengingatkan, proses Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati terkait kebijakan Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan. Apalagi, mayoritas fraksi di DPRD Pati sudah setuju untuk pemakzulan.
"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).
Dia mengatakan, pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelumnya sempat mengalami kasus yang serupa dengan Pati. Kala itu, ketika dilaukan pemakzulan terhadap bupati maka diproses oleh DPRD. Namun, pemerintahan masih tetap berjalan.
Pada akhirnya, kata Tito, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengambil keputusan akhir. Untuk itu, menurut dia, Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika