REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan bakal membubarkan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan hanya tersisa dua BUMD. Yaitu, BJB dan satu BUMD lainnya di tengah proses audit yang dilakukan. Dua BUMD tersebut bakal tergabung dalam holding atau perusahaan induk.

"Audit BUMD masih berjalan tetapi terbayang akan seperti apa hasilnya yang jelas bagi saya yang masa lalu saya amputasi saja," ujar Dedi, Selasa (26/8/2025).

Dedi mengaku, hari ini bakal bertemu dengan pansus BUMD di DPRD Jabar. Pihaknya juga mengaku bakal mengajukan rencana peraturan daerah untuk tahun 2026 tentang BUMD agar digabung.

"BUMDnya, digabung BUMD terlalu banyak banyak direktur cukup satu saja. Satu BUMD dan kemudian holding dan satu BJB," kata dia.

Ia menegaskan diperlukan perubahan besar terhadap keberadaan BUMD di Jawa Barat. Apabila BUMD tidak diubah maka akan terus tidak jelas. "Harus diubah kalau gak, gak jelas terus," kata dia.

Sebelumnya, Dedi menyebut keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) di Jabar banyak yang mengalami kerugian serta dikelola dengan tidak baik. Ia pun menilai BUMD dikelola hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Selama ini bicara BUMD itu banyak sekali tindakan-tindakan yang diindikasikan merugikan keuangan daerah. Kemudian aset-aset daerah menjadi tidak jelas kan hari ini terbukti sudah beberapa," ucap dia merespons penangkapan petinggi PT Jasa Sarana oleh Kejari Sumedang belum lama ini.

Ia menuturkan sangat mendukung upaya penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan.  Dengan adanya BUMD yang terjerat kasus hukum, ia menyebut merugikan keuangan negara dan aset menjadi tidak jelas.

"Artinya bahwa memang BUMD yang di Jawa Barat ini selama ini dikelola secara tidak baik. Dan dikelola untuk kepentingan diri dan kelompoknya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika