REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Kasus siswa di sejumlah daerah keracunan usai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang, menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga ruang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.

Sejumlah kepala daerah menilai, pengawasan gizi seharusnya tidak hanya dimonopoli pusat. Salah satunya disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim yang ingin agar pemda dilibatkan dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan makanan MBG.

"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," jelas Lucky kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Pakar gizi masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen menganggap, pelibatan pemda sangat penting dalam pengawasan program MBG. Menurut dia, BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan dinas kesehatan (dinkes), puskesmas, dan posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.

"BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika