Puan Minta Pemerintah Sanksi ASN yang tak Netral di Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mendorong pemerintah menerapkan secara tegas sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) aktif yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu sesuai dengan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Maka pemerintah harus memberikan penekanan...