#baleg-dpr

Sejumlah aktivis perempuan Korps HMI-Wati menggelar aksi stop kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (9/12/2021). Dalam aksi tersebut mereka memprotes kejahatan pelecehan seksual yang masih sering terjadi terhadap perempuan serta mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Rabu , 15 Dec 2021, 15:54 WIB

Penetapan RUU TPKS Bergantung pada Bamus DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya sudah sepakat menjadikan rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi usul inisiatif DPR. Namun, penetapannya...

Ahad , 12 Dec 2021, 13:18 WIB

Moeldoko Apresiasi Baleg Setujui RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi inisiatif DPR. "Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual," kata Moeldoko, dikutip dari siaran resmi...

Kamis , 09 Dec 2021, 01:49 WIB

Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Disepakati Jadi Usul Inisiatif DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui rancangan...

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Baleg DPR-RI, Firman Soebagyo meminta...

Jumat , 26 Nov 2021, 10:49 WIB

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR...

Menpan RB Tjahjo Kumolo (kanan) menerima pandangan fraksi dari Anggota DPR fraksi PAN Guspardi Gaus (kiri) saat mengikuti rapat pleno bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021). Rapat pleno tersebut untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan RUU tentang pembentukan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara di sejumlah daerah salah satunya adalah Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Palembang.

Senin , 22 Nov 2021, 19:57 WIB

In Picture: Rapat Pleno Pengambilan Keputusan RUU Pengadilan Tinggi

Aktivis dari Kesetaraan Perjuangan Rakyat menggelar aksi Memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran UGM, Yogyakarta, Senin (8/3). Dalam aksi ini mereka menuntut pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS). Selain itu, juga menyuarakan isu-isu tentang hak perempuan.

Sabtu , 02 Oct 2021, 02:08 WIB

RUU PKS, Baleg Agendakan Kunjungan Kerja ke Ekuador-Brazil

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR membaca draf awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021). Rapat pleno tersebut menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan seksual.

Senin , 30 Aug 2021, 16:22 WIB

In Picture: Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU Kekerasan Seksual

Jumat , 13 Aug 2021, 17:38 WIB

Nama RUU Larangan Minuman Beralkohol Belum Final

Kamis , 15 Jul 2021, 00:17 WIB

Legislator Dorong RUU Minol Fokus pada Pengendalian

Selasa , 13 Jul 2021, 21:48 WIB

Baleg: Judul RUU Masih Tetap Larangan Minol

Selasa , 13 Jul 2021, 21:37 WIB

Baleg DPR: Judul RUU Minol Masih Sesuai Prolegnas 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Kamis , 10 Jun 2021, 18:07 WIB

Baleg Tunggu Pemerintah Ajukan Surat Revisi UU ITE

Selasa , 06 Apr 2021, 22:49 WIB

Baleg: Wacana Perubahan Judul RUU Minol Hanya Sebatas Usulan

Anggota Badan Legislasi DPR, Guspardi Gaus, menilai perlu keberanian pemerintah dalam membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) karena telah diamanatkan UU Nomor 18/2012 tentang Pangan.

Selasa , 16 Mar 2021, 17:56 WIB

Baleg DPR: Perlu Keberanian Bentuk Badan Pangan Nasional

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya m

Selasa , 16 Mar 2021, 17:30 WIB

Baleg DPR: RUU P-KS Mendesak untuk Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.

Selasa , 09 Mar 2021, 21:20 WIB

Masuk Prolegnas Prioritas, RUU Minol Kini Jadi Usulan Baleg

Baleg: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pendalaman dan proses pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 atau tidak. Baidowi mengatakan RKHUP yang sudah diambil keputusan di Tingkat I sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga gagal dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana menjadi salah satu RUU prioritas untuk segera dibahas.

Senin , 22 Feb 2021, 21:51 WIB

Baleg DPR Dukung RUU Perampasan Aset Pidana Segera Dibahas

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pihaknya menanti keputusan Bamus mengenai revisi UU ITE.

Rabu , 17 Feb 2021, 15:11 WIB

Baleg Tunggu Bamus Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas

Rabu , 10 Feb 2021, 18:40 WIB

Penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 Kewenangan Baleg

DPR sedang menggodok kembali revisi UU Pemilu. Pembahasan tersebut akan menentukan apakah pilkada serentak akan digelar pada 2022 dan 2023 atau bersamaan dengan Pileg dan Pilpres di 2024.

Selasa , 02 Feb 2021, 11:14 WIB

Memaksakan Pilkada Serentak di 2024

Massa eks HTI saat menunggu hasil sidang pembacaan putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta. Dalam draf RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR, eks HTI dilarang berpartisipasi dalam pemilu. (ilustrasi)

Rabu , 27 Jan 2021, 18:39 WIB

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/2).

Rabu , 27 Jan 2021, 02:23 WIB

Baleg Soal RUU Pemilu: Belanda Masih Jauh

Pencoblosan di Pemilu (ilustrasi). Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi salah satu agenda krusial pada 2021.

Senin , 11 Jan 2021, 16:18 WIB

RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg

Warga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Bandung di TPS 10, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/12/2020). DPR saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu. (ilustrasi)

Sabtu , 26 Dec 2020, 15:26 WIB

Baleg: Ada Enam Isu di RUU Pemilu Perlu Dimatangkan

Peserta gabungan dari sejumlah ormas mengikuti unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (5/7). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masuk ke dalam Prolegnas DPR. (ilustrasi)

Rabu , 25 Nov 2020, 12:01 WIB

Kepulangan HRS di Antara Alasan Penolakan RUU HIP

Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Ormas Banten Bersatu (FOBB) berunjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di halaman Masjid Agung Kesultanan Banten di Kasemen, Serang, Jumat (26/6/2020).

Selasa , 24 Nov 2020, 19:24 WIB

Empat Fraksi di DPR Tolak RUU HIP Masuk Prolegnas 2021

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga. (ilustrasi)

Selasa , 24 Nov 2020, 13:45 WIB

RUU Ketahanan Keluarga Kandas, Pengusul Bersedih

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 24 Nov 2020, 12:24 WIB

Lima Fraksi DPR Tolak RUU Ketahanan Keluarga Dilanjutkan

Sejumlah anggota Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI dan perwakilan pemerintah serta masyarakat melakukan rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta. (ilustrasi)

Kamis , 19 Nov 2020, 00:02 WIB

Alotnya Pengambilan Keputusan RUU Ketahanan Keluarga di DPR

Selasa , 10 Nov 2020, 03:21 WIB

Baleg optimistis UU Ciptaker akan Pulihkan Kondisi Ekonomi

Jumat , 06 Nov 2020, 03:16 WIB

Baleg DPR Tegaskan UU CIptaker untuk Melindungi Pekerja

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 18:58 WIB

Anggota Baleg DPR: Setneg tak Berwenang Ubah Isi UU Ciptaker

Baleg Nilai Omnibus Law Bisa Cegah Korupsi dalam Perizinan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mengatakan, Indonesia makin siap bersaing dengan negara lain setelah adanya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Guspardi mengklaim Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat ramah investasi. Ia mengatakan, adanya undang-undang ini membuat izin usaha semakin mudah. Selama ini, menurutnya banyak yang mengeluhkan mengurus perizinan untuk usaha di Indonesia berbelit-belit. Guspardi mengatakan, Undang-Undang...

Kamis , 22 Oct 2020, 15:41 WIB