#cakada-korupsi

Selasa , 04 Jul 2023, 10:53 WIB

KPK: Banyak Kepala Daerah Korupsi karena Biaya Politik Mahal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih banyaknya kepala daerah yang korupsi. Salah satu penyebabnya adalah biaya politik atau money politic dalam pemilu. “Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak...

Sabtu , 31 Mar 2018, 19:08 WIB

Jika PKPU Direvisi, KPU dan Parpol Bisa Hadapi Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah memungkinkan adanya banyak gugatan dari berbagai pihak. Menurutnya, KPU dan partai politik (parpol) berpotensi paling banyak menghadapi gugatan jika revisi PKPU jadi dilakukan. Ilham menuturkan, revisi terhadap PKPU pencalonan kepala daerah berdampak langsung kepada kemungkinan diskualifikasi calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi....

Sabtu , 31 Mar 2018, 18:17 WIB

KPU Revisi PKPU Peserta Pilkada Bermasalah Jika Ada Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham...

Rabu , 28 Mar 2018, 19:06 WIB

KPU tak Punya Dasar Revisi PKPU Peserta Pilkada Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki...

Rabu , 28 Mar 2018, 17:54 WIB

Jimly: Jangan Terlalu Murah dengan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengingatkan...

Rabu , 28 Mar 2018, 16:56 WIB

'Penundaan Perkara Jaga Iklim Sekaligus Bohongi Pemilih'

Rabu , 28 Mar 2018, 16:44 WIB

KPU: Perppu Memungkinkan Revisi PKPU Cakada Bermasalah

Rabu , 28 Mar 2018, 15:21 WIB

Jaksa Agung: Apa Salahnya Tunggu Sampai Pilkada Selesai

Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mohammad Anton mengenakan rompi oranye berada di mobil tahanan setelah diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (27/3).

Selasa , 27 Mar 2018, 20:06 WIB

Dua Calon Ditahan, KPU Malang Tegaskan Pilkada Berjalan

Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Selasa , 27 Mar 2018, 19:15 WIB

Golkar: Dasar Pergantian Cakada Tersangka Harus Sesuai UU

Selasa , 27 Mar 2018, 18:03 WIB

Cakada Korupsi, Wapres: Peraturan KPU Lebih Baik dari Perppu

Ketua KPU, Arief Budiman, ketika memberikan pernyataan kepada media di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/3).

Selasa , 20 Mar 2018, 14:16 WIB

‘Pengumuman Cakada Bermasalah Korupsi Harus Jalan Terus'

Ahad , 18 Mar 2018, 20:22 WIB

KPU: Cermati Calon Kepala Daerah yang tak Bermasalah Hukum

Ahad , 18 Mar 2018, 20:07 WIB

Pukat: Kasus Hukum Cakada Seharusnya Tingkatkan Partisipasi

Ahad , 18 Mar 2018, 19:38 WIB

Bawaslu Yakin Kasus Cakada tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih

Ahad , 18 Mar 2018, 19:08 WIB

Wasekjen Golkar Dukung Perppu Pengganti Cakada Tersangka

Ahad , 18 Mar 2018, 18:54 WIB

Penetapan Cakada Sebagai Tersangka Pengaruhi Pemilih Pilkada

6 Cakada Tersangka, Akademisi: Tak Perlu Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak perlu direvisi kembali terkait peserta pilkada berstatus tersangka dapat diganti oleh partai politik atau gabungan parpol. Sebab, hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah. "Jadi, sepanjang putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang bersangkutan kita anggap belum bersalah," kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang...