#kebebasan-berpendapat

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di Jalan Gatot Subroto di Jakarta, Indonesia pada 01 Oktober 2019. Dalam aksinya mereka meminta kepada pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Rancangan Undang Undang Hukum Pidana.

Kamis , 16 Sep 2021, 05:53 WIB

KontraS: Indonesia Masih Batasi Kebebasan Berpendapat

JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah saat ini masih sangat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan hal itu terlihat...

Pembuat mural 404: Not Found di Kota Tangerang, Banten, diburu polisi dan pembuat sablon 404: Not Found d Tuban, Jawa Timur, didatangi polisi untuk diamankan.

Jumat , 20 Aug 2021, 17:07 WIB

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah, Ali Mansur, Eva RiantiAksi reaktif aparat kepolisian menyikapi mural-mural bernuansa kritis yang betebaran di sejumlah daerah dipandang sebagai tindakan yang berlebih-lebihan. Kebebasan berekspresi pasalnya merupakan tindakan yang dilindungi hukum di Indonesia.Deputi Direktur Amnesty Indonesia Wirya Adiwena meminta, pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan kritik dan pendapat dalam bentuk, dan...

Jumat , 06 Aug 2021, 11:54 WIB

Mahfud MD Bilang Mahasiswa Kritis Bukan Musuh Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan...

Jumat , 02 Jul 2021, 10:00 WIB

PBB: Palestina Wajib Pastikan Kebebasan Berpendapat

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- PBB menyerukan Palestina melindungi warga yang...

Kamis , 18 Mar 2021, 06:42 WIB

Komnas HAM: Revisi UU ITE harus Mengadopsi Prinsip HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mendukung revisi Undang-Undang No. 11...

Jumat , 26 Feb 2021, 08:34 WIB

Polisi Virtual Jangan Sampai Batasi Kebebasan Berpendapat

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta

Jumat , 26 Feb 2021, 08:22 WIB

DPR: Polisi Virtual Jangan Batasi Kebebasan Berpendapat

Virtual Police bentukan Polri bertugas mengedukasi konten yang tersebar bila berpotensi melanggar tindak pidana.

Kamis , 25 Feb 2021, 19:02 WIB

Virtual Police Bawa Ketakutan Baru di Masyarakat?

Kamis , 25 Feb 2021, 15:26 WIB

DPR: Polisi Virtual Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat

Kamis , 25 Feb 2021, 11:46 WIB

Polri: Polisi Virtual tak Kekang Kebebasan Berpendapat

Kamis , 19 Nov 2020, 13:20 WIB

Standar Ganda Eropa Penyebab Meningkatnya Islamofobia

Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Anwar Sanusi (kiri) didampingi Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Denny Sanusi (kanan) memberi pernyataan pers terkait isu terkini di Jakarta, Selasa (17/11/2020). Lembaga Persahabatan Ormas Islam menyatakan sikap mendukung penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan (prokes) misalnya terkait kerumunan dalam jumlah besar yang tidak menjaga jarak di Bandara Soekarno-Hatta, Tanah Abang dan Bogor pekan lalu.

Selasa , 17 Nov 2020, 21:55 WIB

Tanggapi Reuni 212, LPOI: Paling Penting Keselamatan Bangsa

Ahad , 01 Nov 2020, 14:12 WIB

PM Kanada: Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya

Mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polrestabes Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap tindakan represif aparat kepolisian di dalam area Kampus Universitas Islam Bandung saat terjadi bentrokan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu serta menuntut dibebaskannya sejumalh rekan mahasiswa yang sempat ditangkap.

Ahad , 01 Nov 2020, 08:34 WIB

Negara dengan Rakyat yang Ketakutan Menyatakan Pendapat

Rabu , 28 Oct 2020, 20:45 WIB

Kebebasan Bicara Harus Setop Jika Singgung 1,5 Miliar Orang

[Ilustrasi kebebasan berpendapat] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia soal bahwa 47,7 persen dari 1.200 responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan pendapat dan 37,9 persen responden juga menyatakan agak setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini.

Rabu , 28 Oct 2020, 04:53 WIB

Masyarakat Takut Berpendapat, Tamparan Keras untuk Demokrasi

Selasa , 27 Oct 2020, 13:10 WIB

Perbincangan Empat Mata Mahfud-Rachmawati Soekarnoputri

Ketua Umum YLBHI Asfinawati menilai di tahun 2020 pelanggaran HAM di Tanah Air tidak lebih baik dari sebelumnya.

YLBHI Nilai Pelanggaran HAM Makin Buruk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi 2020 akan menjadi tahun yang mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat atau warga Indonesia. Terdapat beberapa indikator untuk menyatakan hal tersebut."Memburuk (dari tahun sebelumnya). Sehingga kami memproyeksikan tahun 2020 akan menjadi tahun yang mengancam kehidupan rakyat atau warga," jelas Ketua YLBHI, Asfinawati, di Jakarta Pusat, Rabu (15/1).Asfinawati melihat ada...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Senin , 25 Nov 2019, 15:33 WIB

Tito: Kebebasan Menyampaikan Pendapat tak Bersifat Mutlak

Rabu , 30 Oct 2019, 21:21 WIB

Jokowi Ingin Sesekali Demo tak Dijaga Polisi

Jumat , 27 Sep 2019, 07:27 WIB

YLBHI: Dandhy Dilepas Tapi Berstatus Tersangka

Jumat , 27 Sep 2019, 06:21 WIB

Dandhy Laksono Berstatus Tersangka

Jumat , 27 Sep 2019, 04:47 WIB

Gerakan Buruh dan Rakyat Desak Pembebasan Dandhy Laksono

Ahad , 02 Jun 2019, 00:21 WIB

Deputi KSP: Kebebasan Sampaikan Pendapat tak Absolut

Ahad , 16 Sep 2018, 02:17 WIB

Pengamat Ini Jelaskan Aturan Soal Kebebasan Berpendapat

Kamis , 30 Aug 2018, 01:13 WIB

Pilpres 2019 Harus Adil Bagi Dua Kubu

Massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden dan massa penolak deklarasi #2019GantiPresiden saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, Ahad (26/8).

Kamis , 30 Aug 2018, 00:40 WIB

YLBHI Pandang Deklarasi #2019GantiPresiden Sah Saja

Kamis , 16 Aug 2018, 02:11 WIB

Indeks Demokrasi Naik Tapi Kebebasan Berpendapat Turun

Jumat , 03 Nov 2017, 00:01 WIB

Pemerintah: UU ITE tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir.

Rabu , 17 May 2017, 12:51 WIB

Profesor dari UII Ini Sebut Perppu Pembubaran Ormas Melanggar Konstitusi

Selasa , 29 Nov 2016, 03:23 WIB

Kemenkominfo: UU ITE Baru Lebih Berkeadilan

Jumat , 06 Nov 2015, 07:22 WIB

Ketua DPD: Berpendapat Harus Ada Etika dan Sopan Santun

Kamis , 05 Nov 2015, 21:17 WIB

Surat Edaran Hate Speech Kekang Kebebasan Berpendapat di Medsos

Sabtu , 15 Aug 2015, 21:32 WIB

Jokowi Kritik Media, Hanafi: Tegakkan Jurnalisme Damai

Elite Politik Saling Maki, Pengamat: Perlu Ada Batasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dedy Mulyana meminta pers dan media massa lebih selektif dalam melakukan pemberitaan. Belajar dari hebohnya pemberitaan DPRD vs Ahok belakangan ini, Dedy meminta agar media massa bisa menyaring informasi mana saja yang baik untuk disebarkan dan mana yang tidak. "Media massa berperan banyak dalam pembentukan karakter...

Senin , 09 Mar 2015, 03:03 WIB