#pasal-penghinaan-presiden

Rabu , 04 Sep 2019, 19:45 WIB

Pakar Pidana: Pasal Penghinaan Presiden Harus Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, pasal penghinaan presiden dalam Pasal 219 dan Pasal 241 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus dihapus. Sebab, norma tersebut sudah...

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana (kanan) bersama Seskab Pramono Anung (ketiga kanan) bersepeda bersama di Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019).

Rabu , 04 Sep 2019, 01:17 WIB

Pasal Penghinaan Presiden: Dulu Delik Umum, Kini Delik Aduan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Antara Pasal penghinaan terhadap Presiden diperkirakan bakal hidup kembali lewat Rancangan Kitab Hukum Acara Pidaha (RKUHP) yang segera disahkan DPR. Padahal, sebelumnya pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menanggapi terkait pro kontra dihidupkannya kembali pasal penghinaan presiden tersebut. "Dalam RKUHP, pasal penghinaan Presiden dan wakil presiden...

Jumat , 30 Aug 2019, 11:57 WIB

Putusan MK Soal Pasal Penghinaan Presiden Harus Jadi Rujukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) Angkat Bicara terkait...

Jumat , 30 Aug 2019, 11:16 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Janggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf terakhir Rencana Kitab Undang-Undang Hukum...

Jumat , 30 Aug 2019, 08:57 WIB

Ini Alasan DPR Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Rencana Kitab Undang-Undang...

Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Jumat , 30 Aug 2019, 05:04 WIB

RKUHP Hampir Rampung: Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi

Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani di ruangannya, DPR RI, Jakarta, Selasa (22/1).

Kamis , 29 Aug 2019, 11:59 WIB

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono memberikan keterangan kepada media saat rilis pengungkapan kasus mengedarkan uang palsu Dollar Amerika di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (1/2).

Rabu , 30 May 2018, 17:21 WIB

Polda Metro Jaya Limpahkan Berkas RJ ke Kejaksaan Tinggi

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Rabu , 28 Mar 2018, 11:29 WIB

Nasir: Beberapa Masalah di RKUHP yang Jadi Perhatian Publik

Anggota Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil usai gelar rapat gabungan Komisi III bersama KPK, Polri, dan Jaksa Agung di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

Selasa , 27 Mar 2018, 21:30 WIB

Legislator PKS: Banyak Polemik pada Revisi UU KUHP

Rabu , 07 Mar 2018, 21:11 WIB

Khawatirkan Nasib RUU KUHP, Jokowi Panggil Tim Penyusun

Sabtu , 03 Mar 2018, 15:45 WIB

Warga Lombok Penghina Presiden Jokowi Ditangkap

Jumat , 16 Feb 2018, 20:01 WIB

Ini Saran Pakar Jika Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjadi pembicara pada diskusi yang diprakarsai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (30/7).

Jumat , 16 Feb 2018, 19:36 WIB

'Pasal Penghinaan Presiden tidak Sesuai Konstitusi'

Jumat , 16 Feb 2018, 17:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pemukul Lawan Politik

Kamis , 15 Feb 2018, 20:45 WIB

Bambang Soesatyo: Kritik Ibarat Vitamin

Kamis , 15 Feb 2018, 18:52 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Belum Dibahas dengan Pemerintah

Jimly: Pasal Penghinaan Presiden Jadi Kemunduran Peradaban

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat tengah merancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Rancangan ini diharap bisa menggantikan KUHP yang selama ini digunakan pemerintah Indonesia. (Baca: Jimly Sebut Pakar Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden) Dalam rancangan ini rencananya akan dimasukan mengenai pasal penghinaan Presiden. Artinya siapapun yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden akan dipidanakan. Ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim...

Seorang mahasiswa UI diamankan oleh Paspampres saat mengacungkan buku kuning untuk Presiden Jokowi, di sela Dies Natalis UI, Jumat (2/2)

Jumat , 09 Feb 2018, 07:20 WIB

Kartu Kuning Zaadit dan Ancaman Penjara Menghina Penguasa

Kamis , 08 Feb 2018, 17:42 WIB

Fadli Nilai Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Pasal Karet

Kamis , 08 Feb 2018, 04:06 WIB

Ini yang Terjadi Bila Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

Rabu , 07 Feb 2018, 21:33 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Zulhas: Kalau Represif Kita Tolak

Kepala BPHN Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih saat menjadi pembicara dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Rabu , 07 Feb 2018, 20:22 WIB

Pemerintah: Pasal Penghinaan Presiden Delik Umum Bukan Aduan

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Rabu , 07 Feb 2018, 20:12 WIB

Pusako: Pasal Penghinaan Presiden akan Langgar Konstitusi

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait isu terkini kepada media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 19:44 WIB

Fahri: Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/2).

Rabu , 07 Feb 2018, 18:19 WIB

DPR Klaim Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Kali Ini Berbeda

Anggota komisi III DPR-RI Fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi di gedung Nusantara II, Selasa (24/10).

Rabu , 07 Feb 2018, 17:50 WIB

Nasdem: Semua Fraksi di DPR Setuju Pasal Penghinaan Presiden

Rabu , 07 Feb 2018, 16:39 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Yasonna: Agar Bangsa tak Liberal

Rabu , 07 Feb 2018, 15:40 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Fahri: Kembali ke Zaman Penjajah

Rabu , 07 Feb 2018, 15:30 WIB

'Semua Fraksi Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP'

Rabu , 07 Feb 2018, 14:48 WIB

Bamsoet Optimistis Ada Solusi Soal Pasal Penghinaan Presiden

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris

Rabu , 07 Feb 2018, 13:59 WIB

''Jadi Presiden di Negeri Demokrasi Harus Bertelinga Tebal''

Rabu , 07 Feb 2018, 13:51 WIB

Pengamat: UU ITE Saja tak Cukup Jerat Penghina Presiden

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 07 Feb 2018, 13:28 WIB

Pakar: Batasan Kritik dan Menghina Presiden Harus Diperjelas

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Hambat Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, pasal penghinaan presiden dapat menghambat demokrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut menanggapi disepakatinya rumusan pasal penghinaan presiden masuk dalam Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP (RUU RKUHP).Refly mengatakan, tidak perlu ada pasal khusus terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden. Sebab, sebagai seorang presiden, lanjutnya, ia harus bisa menerima kritikan,...

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/11).

Selasa , 06 Feb 2018, 19:30 WIB