Kamis , 26 Mar 2015, 20:52 WIB
Ini Kesan Mendalam Menhan Terhadap Lee Kuan Yew
Rabu , 18 Feb 2015, 15:57 WIB
Buntut Eksekusi Mati, Media Australia Gencar Pertanyakan Peran Polisi Australia
Selasa , 20 Jan 2015, 23:26 WIB
Menkeu Nyatakan Indonesia Siap Terbitkan Obligasi Tanpa Penjamin
Selasa , 23 Dec 2014, 13:00 WIB
IKADI: Umat Islam Selalu Diobok-obok
Selasa , 30 Sep 2014, 11:26 WIB
Indonesia Minta Australia Selesaikan Kasus Tumpahan Minyak Montara
Jumat , 15 Aug 2014, 16:20 WIB
UNODC: Indonesia Terus Berupaya Perangi Perdagangan Manusia
Rabu , 13 Aug 2014, 12:01 WIB
Alhamdulillah, Indonesia Siapkan Rp 12 M Untuk Gaza (3-habis)
Rabu , 13 Aug 2014, 11:58 WIB
Alhamdulillah, Indonesia Siapkan Rp 12 M Untuk Gaza (2)
Ahad , 13 Jul 2014, 12:15 WIB
Ini yang Harus Dilakukan Presiden Terpilih untuk Palestina
Rabu , 02 Apr 2014, 22:55 WIB
Selamatkan Hukuman Mati Satinah, Indonesia Berlomba dengan Waktu
Rabu , 02 Apr 2014, 17:07 WIB
Pemerintah Tunggu Balasan dari Arab Soal Satinah
Selasa , 25 Mar 2014, 12:56 WIB
RI Siap Antisipasi Kebijakan Lanjutan The Fed
Pascapenyadapan, Pejabat Diimbau Pakai Sistem Telekomunikasi Khusus
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyadapan saluran telekomunikasi seluler yang dilakukan Australia terhadap para pejabat teras dan mantan pejabat Indonesia membuat sejumlah kalangan kebakaran jenggot. Pakar teknologi komunikasi Sarwoto Atmosutarno menilai hal itu dikarenakan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan cyber war dan cyber defense di kalangan pembangun dan pengelola jaringan tersebut.“Selama pejabat publik menggunakan jaringan komunikasi publik jelas tidak aman....
Senin , 25 Nov 2013, 21:28 WIB
Pakar: Indonesia Harus Antisipasi 'Cyber War'
Senin , 18 Nov 2013, 16:57 WIB
Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Kilang Minyak ke Asing
Sabtu , 02 Nov 2013, 11:51 WIB
Dinanti Ketegasan Pemerintah Soal Penyadapan
Kamis , 31 Oct 2013, 16:04 WIB
Indonesia Dilaporkan Disadap AS, BIN Lakukan Pendalaman
Rabu , 23 Oct 2013, 05:06 WIB
Uni Eropa Cabut Tuduhan pada RI, Soal Apa?
Senin , 21 Oct 2013, 16:47 WIB
DPR Masih Tunggu Protes Pemerintah ke Malaysia
Rabu , 04 Sep 2013, 07:13 WIB
Indonesia Waspadai Dampak Ekonomi Krisis Suriah
Selasa , 20 Aug 2013, 12:33 WIB
Pemerintah Indonesia Diminta Lebih Pedulikan Mesir
Selasa , 20 Aug 2013, 12:06 WIB
Pemerintah Indonesia Harus Responsif Cegah Pembantaian di Mesir
Rabu , 03 Jul 2013, 10:18 WIB
'Pemerintah Tak Dorong Warga Jadi TKI'
Sabtu , 04 May 2013, 23:29 WIB
OPM Buka Kantor di Oxford, Pemerintah Indonesia Layangkan Protes Keras
Rabu , 26 Dec 2012, 18:02 WIB
14 Perusahaan Tambang Sepakat Renegoisasi Kontrak
Selasa , 20 Nov 2012, 15:00 WIB
Muhaimin Minta Pertemuan Bilateral Atasi TKI di Malaysia
Selasa , 20 Nov 2012, 14:55 WIB
RI Desak Malaysia Tindak Warga Negaranya
Kamis , 01 Nov 2012, 02:14 WIB
Senator AS Dukung Penanganan Indonesia di Papua
Sabtu , 20 Oct 2012, 14:39 WIB
Karakter Bangsa Ada di Alquran dan Sunnah
RI Diminta Berperan Selesaikan Pembantaian Rohingya
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof Dr HM Hatta, mengatakan pemerintah Indonesia diharapkan menunjukkan sikap politik yang tegas dan berperan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan para muslim Rohingnya di Arakan, Myanmar. "Saya sangat setuju jika Indonesia harus mengambil peran dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan itu," katanya di Medan, Kamis (26/7). Hal ini disampaikannya saat menanggapi peristiwa...
Selasa , 26 Jun 2012, 07:49 WIB
17 Ribu TKI Berada di Jeruji Besi Arab Saudi
Kamis , 26 Apr 2012, 15:51 WIB
Indonesia Hentikan Sementara Impor Sapi dari AS
Rabu , 18 Apr 2012, 13:27 WIB
Freeport akan Naikkan Royalti
Rabu , 28 Mar 2012, 06:51 WIB
Hasyim Muzadi: Pemerintah Lebih Takut ke Asing
Rabu , 28 Mar 2012, 06:37 WIB
Ingin Pasti Dengan Harga BBM? Olah Minyak Sendiri
Sabtu , 14 Jan 2012, 20:54 WIB
Indonesia Beli Enam Sukhoi Lagi
Senin , 20 Jun 2011, 17:04 WIB
Pemerintah Indonesia Harus Laporkan Arab Saudi ke Lembaga HAM PBB
Sabtu , 12 Feb 2011, 17:18 WIB
Pemerintah Indonesia Yakini Proses Transisi Mesir Bejalan Baik
Kamis , 25 Nov 2010, 18:38 WIB
Pengeran Benhard Terlibat Perdagangan Senjata pada 1950-an
Ahad , 05 Sep 2010, 09:55 WIB