#pemerintah

Ilustrasi Siswa Madrasah. PII Kalsel ingatkan hilangnya madraah dari RUU Sisdiknas

Selasa , 29 Mar 2022, 23:04 WIB

Madrasah Hilang dari RUU Sisdiknas, PII Kalsel: Jangan Ada Diskriminasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN— Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalimantan Selatan Rizki Fadillah mengharapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga menampung lembaga pendidikan agama Islam. "Dalam...

Pelantikan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Banten periode 2021-2026. HIPAKAD berkomitmen untuk mendukung program pembangunan

Selasa , 22 Mar 2022, 22:54 WIB

Ketua Umum HIPAKAD Ajak Putra-Putri TNI Sukseskan Program Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Isfan Fajar Satrio, mengajak seluruh anggotanya bergiat di masyarakat dan turut serta membantu program-program pemerintah di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pernyataan ini disampaikan saat pelantikan pengurus angkatan pertama HIPAKAD Periode 2021-2026. Pelantikan tersebut dilakukan di Serang (22/3/2022). Isfan menekankan agar seluruh anggota HIPAKAD menggunakan seluruh...

Kamis , 17 Mar 2022, 10:38 WIB

Wapres: Ego Sektoral di Kalangan Instansi Pemerintah Harus Dihilangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan adanya...

Sabtu , 05 Mar 2022, 16:59 WIB

Pemerintah Apresiasi Peran NU Dalam Gerakan Ekonomi Kerakyatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,...

Rabu , 16 Feb 2022, 23:49 WIB

Pemerintah Siapkan Cadangan Anggaran 2023 Hadapi Varian Baru Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan cadangan anggaran untuk menghadapi ketidakpastian...

Senin , 17 Jan 2022, 07:39 WIB

Pentingnya Kepemimpinan dalam Pemerintahan

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 11 triliun dari lelang enam seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara awal 2022 dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 55,34 triliun.

Rabu , 12 Jan 2022, 12:28 WIB

Pemerintah Serap Rp 11 Triliun dari Lelang Enam Sukuk

Peserta antre meninggalkan area bandara untuk menuju ke hotel karantina saat kegiatan simulasi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (9/10/2021).

Rabu , 22 Dec 2021, 09:10 WIB

Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Arsul Sani menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bareng bahas RUU Perampasan Aset. (foto: ilustrasi)

Rabu , 15 Dec 2021, 14:20 WIB

Pemerintah dan DPR Dinilai Perlu Duduk Bersama Bahas RUU Perampasan Aset

Pekerja menata tabung elpiji (liquified petroleum gas/LPG) 12 kg di di salah satu agen gas elpiji di Jakarta Timur. Pemerintah dan Pertamina sedang melakukan perhitungan harga jual LPG non subsidi. Hal ini dilakukan mengingat acuan harga LPG, yaitu CP Aramco melambung tinggi. Apalagi, sejak 2017 harga jual LPG non subsidi tak pernah mengalami perubahan.

Ahad , 12 Dec 2021, 18:04 WIB

Harga LPG 12 Kg Siap Dievaluasi, Kira-Kira Jadi Berapa?

Tim Penggerak PKK menggelar rapat koordinasi bahas program kerja untuk masyarakat awal Desember lalu

Sabtu , 04 Dec 2021, 21:37 WIB

Sinergi dengan Pemerintah, PKK Optimalkan 10 Program Kerja

Alat berat mengangkut ore hasil pertambangan.

Kamis , 02 Dec 2021, 14:09 WIB

Pemerintah Sosialisasikan Kemudahan Izin Usaha Pertambangan

Selasa , 30 Nov 2021, 00:20 WIB

Soal Jadwal Pemilu, DPR Tunggu Pemerintah dan KPU

Senin , 01 Nov 2021, 11:22 WIB

Apa Sih Manfaat Iklan Layanan Masyarakat? Berikut Penjelasannya!

Peternak memanen telur. Bupati Tanah Datar meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan seluruh pemda yang memiliki program bantuan sosial untuk menjadikan telur menjadi isi paket bansosnya.

Jumat , 22 Oct 2021, 20:31 WIB

Harga Anjlok, Bupati Tanah Datar Ajak Pemda Borong Telur

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.Tulus Abadi menyarankan pemerintah memproduksi listrik dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan harga lebih murah dari batu bara. Berdasarkan survei YLKI, 79,31 persen masyarakat enggan beralih kepada listrik berbahan EBT yang berharga mahal.

Kamis , 21 Oct 2021, 23:14 WIB

YLKI Sarankan Pemerintah Buat Listrik EBT Lebih Murah

Tingkat kepuasaan publik terhadap Jokowi di angka 60,8 persen. Ilustrasi penanggulangan Covid-19

Kamis , 07 Oct 2021, 20:08 WIB

Survei: Masyarakat Apresiasi Pemerintah Kendalikan Covid-19

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, menyebut tren kepuasan terhadap Jokowi terus menurun

Survei: Tren Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Menurun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan sebanyak 58,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada September 2021. Namun, angka tersebut menurun ketimbang bulan-bulan sebelumnya selama pandemi Covid-19. "Sebelum pandemi itu sekitar 72-70 persen yang puas terhadap kinerja presiden. Nah jadi trennya masih turun," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis...

Jumat , 24 Sep 2021, 05:27 WIB

Kasus Covid Turun, Legislator Apresiasi Kinerja Pemerintah

Warga menanti dua bulan untuk pencairan klaim biaya perawatan Covid-19. Ilustrasi rumah sakit Covid-19

Selasa , 21 Sep 2021, 20:08 WIB

Warga Keluhkan Lambatnya Klaim Biaya Perawatan Covid-19

Selasa , 21 Sep 2021, 08:19 WIB

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir Virtual di Sidang Umum PBB

Ahad , 05 Sep 2021, 12:51 WIB

Taliban Tunda Pembentukan Pemerintahan di Afghanistan

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan asosiasi penyelenggarah haji umroh ajukan enam usulan ke pemerintah

Sabtu , 04 Sep 2021, 15:50 WIB

Sapuhi Sarankan Kemenag Respons 6 Usulan Asosiasi

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2021 menegaskan dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus merujuk kepada data.

Rabu , 01 Sep 2021, 20:02 WIB

Wujudkan Satu Data Indonesia, Ini yang Dilakukan Pemkab Muba

Ketua Umum MUI, KH. Miftachul Akhyar, mengingatkan pemerintah dan rakyat agar bersinergi

Rabu , 25 Aug 2021, 15:59 WIB

Ketum MUI: Watak Rakyat Mengikuti Watak Pemimpinnya

Selasa , 24 Aug 2021, 06:05 WIB

Iran Dukung Pembentukan Pemerintahan Inklusif di Afghanistan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menyatakan rakyat memiliki harapan besar kepada pemerintah

Selasa , 24 Aug 2021, 05:47 WIB

AHY: Rakyat Berharap Pemerintah Efektif dan Progresif

Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai untuk keluarga penerima manfaat. ilustrasi:bansos

Rabu , 18 Aug 2021, 23:35 WIB

2,6 Juta Penerima Bantuan Sosial Tunai untuk Tahap II

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah menerima kritik yang membangun

Senin , 16 Aug 2021, 10:22 WIB

Di Sidang MPR, Presiden Jokowi: Saya Sadar Banyak Kritikan

Pemerintah disarankan bangun dialog aktif dengan ormas Islam tangani Covid-19. Ilustrasi

Ahad , 15 Aug 2021, 02:20 WIB

Ormas Islam Sarankan Pemerintah Aktif Dialog Hadapi Covid-19

Peternak rakyat menggugat pemerintah ganti rugi sebesar Rp5,4 Triliun. Ilustrasi

Jumat , 13 Aug 2021, 23:55 WIB

Babak Baru Pemerintah Versus Peternak Rakyat di Pengadilan

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Azrul Tanjung, menyarankan pemerintah tak geser libur 1 Muharram

Rabu , 04 Aug 2021, 21:56 WIB

Pemerintah Disarankan Jangan Geser Libur 1 Muharram

Mendagri Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Brebes.

Jumat , 30 Jul 2021, 15:19 WIB

Pemerintah Harus Semangati Masyarakat Saat Pandemi

Rabu , 28 Jul 2021, 22:31 WIB

Korpri Dorong ASN Adaptasi Penerapan Digital Goverment

Sekretaris Umum PP, Muhammadiyah Abdul Muti, menilai landasan syariat mendukung penanganan Covid-19

Masjid Ditutup Mal Dibuka, Prof Muti: Itu Argumen Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, mengatakan sekarang memang ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah di tengah Covid-19. Bahkan, ada sebagian yang menunjukkan sikap perlawanan. Menurut dia, sikap seperti itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari perdebatan politik sejak sebelum terjadinya kasus Covid-19. Misalnya, munculnya tuduhan pemerintah komunis, sekuler, dan pemerintah anti-Islam. “Itu masih ada dalam risiko politik umat, dan kemudian...

Ahad , 18 Jul 2021, 05:37 WIB