#pemerintahan-jokowi

Kamis , 08 Oct 2015, 12:25 WIB

Revisi UU KPK Masih Tunggu Persetujuan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih menunggu persetujuan pemerintah. Menurutnya, tanpa persetujuan dari pemerintah,...

Kamis , 08 Oct 2015, 11:04 WIB

'DPR Pereteli Kekuatan KPK'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa melumpuhkan institusi itu. "Untuk melumpuhkan KPK, DPR mempreteli kekuatan KPK melalui revisi UU KPK. Ini cermin dari ketakutan DPR terhadap KPK," katanya, Kamis, (8/10). Ia melanjutkan, upaya melumpuhkan kekuatan KPK melalui revisi UU KPK antara lain, pembubaran...

Kamis , 08 Oct 2015, 08:10 WIB

LBI: Pemerintah Jokowi Belum Realisasikan Janji 'Tri Layak Pekerja'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Labor Institute Indonesia (LBI) atau Institut...

Rabu , 07 Oct 2015, 19:55 WIB

Menteri Puan Maharani Dukung Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan...

Rabu , 07 Oct 2015, 19:50 WIB

Ini Enam Alasan KPK Tolak Revisi UU 30 Tahun 2002

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menolak revisi Undang-undang...

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

Rabu , 07 Oct 2015, 19:40 WIB

Pakar: tak Ada Salahnya KPK Wajib Izin Saat Hendak Menyadap

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Rabu , 07 Oct 2015, 17:52 WIB

ICW: DPR Masih Lihat KPK Sebagai Ancaman

Rabu , 07 Oct 2015, 16:39 WIB

'DPR Ngotot Revisi UU 30/2002 karena Takut KPK'

Rabu , 07 Oct 2015, 16:25 WIB

Demokrat: Revisi UU 30/2002 Persempit Ruang Gerak KPK

Rabu , 07 Oct 2015, 16:05 WIB

Demokrat: Koruptor akan Senang Jika UU KPK Direvisi

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Refly Harun.

Rabu , 07 Oct 2015, 15:15 WIB

Refly Harun: DPR Ingin Hapus Eksistensi KPK

Rabu , 07 Oct 2015, 15:08 WIB

Pengamat: UU KPK Bukan Alquran, Jangan Dikultuskan

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, menyampaikan pidato saat acara Deklarasi Angkatan Muda Demokrat di Jakarta, Sabtu (28/2).

Kamis , 24 Sep 2015, 15:23 WIB

Demokrat Sindir Kegaduhan Internal Pemerintahan Jokowi

Direktur Institute for Developement of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati (kanan).

Rabu , 16 Sep 2015, 20:50 WIB

INDEF Pesimistis Pemerintah Mampu Atasi Masalah Ekonomi

Rabu , 09 Sep 2015, 23:57 WIB

Dukung Pemerintah, PAN: Koalisi Kami Lebih Bermartabat

Rabu , 09 Sep 2015, 23:37 WIB

Sekjen: Pemerintah Wajib Dengarkan PAN

Sabtu , 05 Sep 2015, 19:59 WIB

Amien: Meski Gabung Pemerintah, PAN Tetap Kritis Solutif

Zulkifli: Apa Perlu Mempertentangkan KIH-KMP?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan, PAN akan mengawal kebijakan pemerintah di parlemen. Namun, Zulkifli tak mau jika PAN disebut keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH)."Saya tidak menyatakan keluar atau masuk KMP atau KIH, karena sekarang kita fokus mengatasi kesulitan bangsa," kata dia usai melakukan pertemuan...

Ketua Umum Partai Amanan Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberikan pernyataan kepada media setelah melakukan pertemuan tertutup

Kamis , 03 Sep 2015, 19:10 WIB

Golkar: PAN tak Keluar dari KMP dan tak Gabung ke KIH

Kamis , 03 Sep 2015, 18:48 WIB

Ical: PAN Dukung Pemerintah Bukan Berarti Masuk KIH

Kamis , 03 Sep 2015, 17:53 WIB

Prabowo Pimpin Pertemuan Elite KMP dengan Zulkifli

Kamis , 03 Sep 2015, 16:58 WIB

KMP Tunggu Alasan Resmi PAN Pindah Haluan

Kamis , 03 Sep 2015, 16:18 WIB

Ini Kata KMP Soal PAN Nyebrang ke KIH

Kamis , 03 Sep 2015, 15:56 WIB

Zulkifli: PAN Bergabung ke KIH Demi Negara

Kamis , 03 Sep 2015, 15:43 WIB

Tambah Dukungan Partai Bukan Cara Selesaikan Masalah Ekonomi

Kamis , 03 Sep 2015, 15:38 WIB

PAN Masuk Pemerintah tak Beri Pengaruh ke Ekonomi

Kamis , 03 Sep 2015, 14:46 WIB

Keputusan Sepihak, PAN Bisa Pecah

Kamis , 03 Sep 2015, 14:33 WIB

Fadli Zon Sebut Ekonomi Buruk Bukan karena Politik

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kamis , 20 Aug 2015, 19:53 WIB

SBY Siap Dukung Jokowi untuk Selesaikan Masalah

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kiri) didampingi Jaksa Agung M. Prasetyo (keempat kiri) dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kedua kiri) berjalan menuju lapangan upacara Peringatan Hari Bhakti

Selasa , 28 Jul 2015, 21:42 WIB

Pemerintah Belajar Reformasi Birokrasi pada Singapura

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan

Jumat , 24 Jul 2015, 06:20 WIB

Ketua MPR: Pemerintahan Jokowi Harus Perkuat Koordinasi

Presiden Joko Widodo memasuki mobil seusai menghadiri buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/7).

Jumat , 10 Jul 2015, 22:21 WIB

Kegaduhan Politik Perburuk Kepuasan Pemerintahan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono

Ahad , 28 Jun 2015, 22:12 WIB

Gerindra Sarankan Jokowi Rombak Menteri di Sektor Ekonomi

Buka puasa bersama Pimpinan Lembaga Tinggi Negara bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/6). (dok. MPR RI)

Selasa , 23 Jun 2015, 08:45 WIB

MPR: Keberhasilan Pemerintahan Jokowi Capai 55 Persen

Amien Rais: Pemerintahan Jokowi Didukung Kekuatan Siluman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta faksi-faksi Islam di Indonesia bersatu. Desakan itu, untuk mengimbangi dominasi kelompok anti-Islam yang menguasai pemerintahan saat ini.Ungkapan Amien tersebut, terucap saat memberikan tausiyah di acara Tarawih Bersama Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di kediaman tokoh senior HMI, Akbar Tanjung. "Kita semua harus tahu, ada kekuatan...

Kamis , 21 May 2015, 14:28 WIB