Jumat , 14 Feb 2014, 18:30 WIB
Gubernur Kalsel: KPK Akan Periksa Pertambangan
Kamis , 13 Feb 2014, 11:42 WIB
Waduh, 140 Pemegang Izin Usaha Tambang Tak Punya NPWP
Kamis , 13 Feb 2014, 09:26 WIB
140 Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Sumsel Tidak Punya NPWP
Jumat , 07 Feb 2014, 13:39 WIB
KPK Bertemu 12 Gubernur Bahas Izin Pertambangan
Kamis , 06 Feb 2014, 16:40 WIB
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Setujui Perda Pertambangan
Senin , 13 Jan 2014, 19:01 WIB
Pasar Respons Positif Larangan Ekspor Bahan Mentah
Jumat , 10 Jan 2014, 09:39 WIB
Pemerintah Harus Konsisten Larang Ekspor Mineral Mentah
Jumat , 10 Jan 2014, 09:12 WIB
Pemerintah Dinilai Langgar UU Minerba
Kamis , 09 Jan 2014, 06:41 WIB
Laboratorium SMK Pertambangan Mamuju Dibantu Pemkab
Kamis , 02 Jan 2014, 10:07 WIB
PHK Massal Ancam Tenaga Kerja di Sulawesi Tenggara
Jumat , 27 Dec 2013, 22:00 WIB
Pemerintah Diminta Mata-Matai Pertambangan di Aceh
Jumat , 06 Dec 2013, 15:12 WIB
Ekspor Mineral Ditargetkan Naik Menjadi 9,1 Miliar Dolar AS di 2016
Wamenkeu: Larangan Ekspor Minerba Tak Ganggu Transaksi Berjalan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim larangan ekspor mineral mentah yang akan diimplementasikan pada 12 Januari 2014 tidak akan memperlebar defisit transaksi berjalan. Namun, pemerintah mengaku penerimaan ekspor nasional akan menurun.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit transaksi berjalan tetap akan ditekan di bawah 3 persen. "Kita tetap harus dorong dibawah 3 persen. Kita bukannya diam saja. Kita ingin...
Kamis , 07 Nov 2013, 13:34 WIB
Pemerintah Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan
Rabu , 23 Oct 2013, 13:59 WIB
Investasi Eksplorasi Pertambangan Indonesia Masih Minim
Jumat , 18 Oct 2013, 17:28 WIB
Pemerintah Siapkan Aturan Ekspor Mineral Setelah 2014
Kamis , 03 Oct 2013, 20:50 WIB
KPK: Uang 5 Ribu Triliun Menguap Dari Pertambangan
Kamis , 26 Sep 2013, 13:10 WIB
Lima SPBG Dibangun di Lokasi Pertambangan
Jumat , 20 Sep 2013, 19:36 WIB
Pemerintah PNG Ambil-Alih Tambang Kontroversial
Senin , 16 Sep 2013, 15:52 WIB
Kadin: Relaksasi Ekspor Minerba Kurang Peroleh Apresiasi Dunia Usaha
Kamis , 08 Aug 2013, 21:43 WIB
Ditolak, Gugatan Atas Pajak Tambang Australia
Jumat , 12 Jul 2013, 14:47 WIB
Muluskan Renegosiasi Kontrak Tambang, Pemerintah Akan Ubah Aturan
Jumat , 14 Jun 2013, 16:23 WIB
Kemenhut Harap Perusahaan Pertambangan Tertib Reklamasi
Selasa , 11 Jun 2013, 12:33 WIB
Hatta: Kalimantan Harus Siapkan Strategi Hadapi Larangan Ekspor Mineral
Kamis , 30 May 2013, 17:43 WIB
PwC: Sektor Tambang Indonesia Masih Menjanjikan
'Pemerintah Harus Tegur PT Freeport'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD Papua Yan Mandenas berpendapat bahwa Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Mimika harus memberikan teguran kepada PT. Freeport Indonesia terkait peristiwa longsor yang merenggut nyawa banyak orang. "Freeport harus mendapat 'warning' atau teguran dari pemerintah pusat, provinsi dan Mimika terkait ketelodoran mereka terhadap puluhan pekerjanya yang tewas tertimbun tanah longsor," kata Yan Mandenas di...
Rabu , 22 May 2013, 10:35 WIB
Iklim Investasi Pertambangan RI Kembali Masuk Daftar Terburuk di Dunia
Selasa , 02 Apr 2013, 22:07 WIB
Sektor Tambang 'Turun Kelas', Ditanggapi Dingin Perbankan
Selasa , 02 Apr 2013, 17:16 WIB
Investasi Pertambangan Terdiversifikasi
Senin , 04 Mar 2013, 18:28 WIB
Menari Harlem Shake, 15 Penambang Australia Dipecat
Selasa , 04 Dec 2012, 21:36 WIB
Lagi, Tujuh Perusahaan Bakal Teken Renegosiasi Kontrak Karya
Ahad , 29 Jul 2012, 16:10 WIB
Anggota DPR : Freeport Injak Harga Diri Bangsa
Senin , 16 Jul 2012, 23:34 WIB
Di Unsri, Pendidikan Dokter dan Pertambangan Masih Terfavorit
Senin , 16 Jul 2012, 22:41 WIB
Isu Pertambangan di Lebak Resahkan Suku Baduy
Selasa , 03 Jul 2012, 20:25 WIB
Potensi Timah Hitam Dairi Belum Dikelola
Rabu , 13 Jun 2012, 20:20 WIB