#politik-dinasti

Rabu , 08 Jul 2015, 20:29 WIB

Putusan MK Terkait Petahana Jadi Koreksi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dan tata negara, Irmanputra Sidin menilai dilegalkannya keluarga petahana untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), telah menjadi koreksi konstitusional....

Seorang pekerja menyelesaikan pemasangan atribut persiapan kongres Partai Demokrat ke-IV di Hotel Shangrila, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/5).

Rabu , 08 Jul 2015, 20:07 WIB

Demokrat: Putusan Kerabat Petahana Ikut Pilkada Perlu Kontrol Kuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, perlu ada pengawasan dan kontrol yang kuat terkait disahkannya kerabat petahan untuk melaju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini bertujuan agar kekuasaan yang digenggam oleh para pejabat dari kumpulan suatu keluarga tidak disalahgunakan."Yang mungkin perlu dipikirkan ke depan adalah pengawasan dan kontrolnya. Saya kira perlu sanksi yang...

Rabu , 08 Jul 2015, 18:49 WIB

KPU: Penegakan Hukum Bisa Cegah Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida...

Rabu , 08 Jul 2015, 17:29 WIB

Syahrul Sambut Baik Putusan MK Tentang Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pencabutan pasal mengenai politik dinasti oleh...

Rabu , 08 Jul 2015, 15:55 WIB

MK Legalkan Kerabat Petahana Ikut dalam Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji...

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto.

Selasa , 23 Jun 2015, 22:49 WIB

Sekjen PDIP: Politik Dinasti Bukan Masalah tak Perlu Dilarang

Puluhan aktivis anti korupsi berunjuk rasa mengecam politik dinasti saat Gubernur Banten Atut Chosiyah melantik adik kandungnya Haerul Jaman menjadi Walikota Serang di Serang, Kamis (5/12).

Selasa , 05 May 2015, 17:01 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Kebiri Demokrasi

Selasa , 17 Feb 2015, 18:55 WIB

UU Pilkada Larang Politik Dinasti?

Selasa , 27 Jan 2015, 14:40 WIB

Pembatasan Politik Dinasti Perlu Aturan Main

Sabtu , 24 Jan 2015, 01:51 WIB

KPU Setuju Pilkada Batasi Politik Dinasti

Selasa , 29 Apr 2014, 17:12 WIB

Tak Hanya di Banten, Politik Dinasti Juga Terjadi di Lamongan

Kamis , 05 Dec 2013, 16:07 WIB

Samad: Kejahatan Keluarga di Banten Dilihat dari Politik Dinasti

Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan pers terkait pemberian penghargaan Ramon Magsaysay Award 2013 kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8). ( Republika/Wihdan)

Rabu , 04 Dec 2013, 14:26 WIB

Abraham Samad: Korupsi Banten Kejahatan Keluarga

Rabu , 27 Nov 2013, 19:57 WIB

Politik Dinasti Serakah dan Abaikan Kepentingan Rakyat

Selasa , 19 Nov 2013, 14:20 WIB

Samad Sebut Atut Bisa Jadi Tersangka Kasus Alkes Banten

Kamis , 31 Oct 2013, 21:29 WIB

Politik Dinasti Picu KKN

Selasa , 29 Oct 2013, 17:47 WIB

'Parpol Harus Bertanggung Jawab Cegah Dinasti Politik'

Sejumlah Ulama Banten gelar Yasinan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10)

Cegah KPK Disantet, Ulama Banten Yasinan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ulama dan santri dari beberapa daerah di Banten membaca Surah Yasin dalam Alquran di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, untuk mendukung KPK mengusut kasus korupsi yang menyeret keluarga pimpinan Banten. "Ini inisiatif kami sendiri untuk mendukung KPK," kata salah satu santri, Dudung, saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10). Kedatangan mereka ini untuk mendukung moril...

Kamis , 24 Oct 2013, 20:16 WIB

Adnan Buyung Berencana Praperadilankan KPK

Senin , 21 Oct 2013, 19:22 WIB

Agun: Dinasti Timbul Karena Biaya Politik Besar

Senin , 21 Oct 2013, 19:13 WIB

Politik Dinasti Sangat Rawan Menjadi Kartel Politik?

Senin , 21 Oct 2013, 16:25 WIB

Ulama Aceh: Pemerintah Dinasti Tidak Dianjurkan Dalam Islam

Senin , 21 Oct 2013, 13:46 WIB

Golkar Bantah Dukung Politik Dinasti

Senin , 21 Oct 2013, 12:52 WIB

Dinasti Politik Dipicu Buruknya Kaderisasi Parpol

Jumat , 18 Oct 2013, 22:00 WIB

Meritokrasi Politik Dorong Partisipasi Politik

Kamis , 17 Oct 2013, 21:50 WIB

Hajriyanto: Politik Dinasti Bertentangan dengan Fungsi Parpol

Kamis , 17 Oct 2013, 20:53 WIB

Hajriyanto : Politik Dinasti Bukan Hanya di Golkar

Kamis , 17 Oct 2013, 19:24 WIB

Perindo: Dinasti Politik Picu Pemerintahan Korup

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10). (Republika/Prayogi)

Kamis , 17 Oct 2013, 17:17 WIB

Golkar: Kasus Atut Jangan Dibesarkan atau Dikurangi

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemdagri, Djohermansyah Djohan

Kamis , 17 Oct 2013, 16:56 WIB

Pemerintah dan DPR Sepakat Atur Politik Dinasti di Daerah

Kamis , 17 Oct 2013, 16:52 WIB

PDIP Sesalkan Tudingan Golkar Soal Ratu Atut

Kamis , 17 Oct 2013, 16:46 WIB

PDIP Bantah Incar Kursi Ratu Atut

Ketua komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa

Kamis , 17 Oct 2013, 16:40 WIB

'Asal Syarat Demokrasi Terpenuhi, Politik Dinasti Tak Masalah'

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi (kanan), dan Sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri)

Kamis , 17 Oct 2013, 15:49 WIB

Begini Cara Gerindra Pagari Kadernya dari Politik Dinasti

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.

Hidayat Nur Wahid: Dinasti Politik Bagian dari KKN!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, fraksinya mendukung RUU Pilkada mengatur pencegahan dan larangan dinasti politik. Menurutnya, saat ini dinasti politik sudah sangat menggurita di berbagai daerah. "Masyarakat juga harus diingatkan kembali tujuan semangat reformasi yang selama ini sudah dibangun, yakni anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dinasti politik merupakan bagian dari KKN, yakni kolusi dan nepotisme, makanya dinasti...

Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain

Kamis , 17 Oct 2013, 14:20 WIB