#politik-dinasti

Pejabat negara rawan terjerat korupsi (ilustrasi).

Selasa , 31 Jan 2017, 22:11 WIB

KPK Dinilai Grogi Tangani Kasus Korupsi Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta KPK mengusut dugaan korupsi calon kepala daerah serta persoalan dinasti politik. KPK menurut dia selalu grogi...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (tengah),berbincang bersama Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif ( kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1).

Kamis , 19 Jan 2017, 06:24 WIB

KPK Sarankan Masyarakat Pilih Kepala Daerah Berintegritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyarankan masyarakat memilih calon pemimpin berintegritas dan memiliki kompetensi. Agus juga menyinggung persoalan politik dinasti yang rentan praktik korupsi."Kami pesannya terkait politik dinasti, adalah pilih orang yang punya kompetensi dan integritas," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.Dia mengatakan dari beberapa kasus korupsi melibatkan dinasti politik yang ditangani KPK, terlihat didikte...

Jumat , 13 Jan 2017, 13:49 WIB

ICW: Ada 12 Calon Kepala Daerah Bakal Teruskan Dinasti Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption...

Rabu , 04 Jan 2017, 10:42 WIB

Dinasti Politik di Indonesia Sangat Rentan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan...

Selasa , 03 Jan 2017, 20:32 WIB

Perempuan Disebut Rawan Menjadi Korban Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK)...

Selasa , 27 Dec 2016, 20:26 WIB

Dahnil Anzar: Politik Dinasti Merampas Demokrasi

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Setya Novanto di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).

Selasa , 20 Dec 2016, 23:59 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Suburkan Praktik Korupsi

Jumat , 09 Dec 2016, 21:33 WIB

BW Sebut Politik Dinasti Lekat dengan Korupsi

Peneliti senior Indonesian Public Institute Karyono Wibowo.

Kamis , 22 Sep 2016, 09:26 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Ibarat Pisau Bermata Dua

Petugas menata kotak suara yang akan digunakan untuk pilkada. (ilustrasi)

Kamis , 22 Sep 2016, 07:18 WIB

Pengamat: Politik Dinasti di Pilkada Perlu Diwaspadai

Senin , 07 Dec 2015, 23:29 WIB

Komisi II Akan Ajukan Revisi UU Pilkada

Rabu , 29 Jul 2015, 19:11 WIB

Bawaslu Jateng Ingatkan Pilkada Jangan Dicemari Mahar Politik

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Selasa , 28 Jul 2015, 13:49 WIB

KPU Optimistis Banyak Pasangan Calon Mendaftar di Hari Terakhir

Sabtu , 25 Jul 2015, 07:49 WIB

Calon Boneka Dipastikan Muncul di Pilkada

Kamis , 16 Jul 2015, 09:12 WIB

Daftarkan Kasasi Putusan PTTUN, Djan Faridz Yakin Hakim akan Adil

Wapres JK mendamaikan kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

Rabu , 15 Jul 2015, 07:29 WIB

Agung Laksono Pasrah MK Bolehkan Politik Dinasti

Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan pembaretan ke Presiden Jokowi.

Selasa , 14 Jul 2015, 21:55 WIB

Presiden Jokowi tak Mau Pilkada Serentak Ditunda

Golkar: Kadang Petahana Memang Manfaatkan Kekuasaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Golkar Munas Ancol Ibnu Munzir menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan kerabat petahana maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia (HAM). Namun dia memang tidak menampik jika kekuasaan petahana dalam Pilkada memang rawan diselewengkan dan harus diwaspadai."Saya rasa ini bukan rahasia umum lagi, kadang kala mereka (petahana) ini memang...

Ahad , 12 Jul 2015, 11:55 WIB

DPR: Putusan MK Dinilai Beri Peluang Munculnya Politik Dinasti

Sabtu , 11 Jul 2015, 16:15 WIB

Djan Faridz Dukung Penghapusan Pasal Petahana UU Pilkada

Sabtu , 11 Jul 2015, 04:32 WIB

'Jangan Pilih Kerabat Petahanan yang tak Punya Kualitas'

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 11 Jul 2015, 01:00 WIB

Dinasti Politik Dianggap tak Demokratis, Pengamat: itu Hanya Asumsi

Suasana persidangan Mahkamah Konstitusi.

Jumat , 10 Jul 2015, 17:49 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Hanyalah Asumsi

Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto (kedua dari kiri).

Jumat , 10 Jul 2015, 17:03 WIB

PAN: MK Hidupkan Politik Dinasti

Jumat , 10 Jul 2015, 16:41 WIB

'Keluarga Petahana Ikut Pilkada Bukanlah Kejahatan'

Jumat , 10 Jul 2015, 09:52 WIB

Keputusan MK Soal Politik Dinasti, tak Beri Pendidikan Politik

Men PAN RB Yuddy Chrisnandi saat megecek Terminal 2 Bandara Soetta usai kebakaran, Ahad (5/7)

Jumat , 10 Jul 2015, 07:04 WIB

Menpan-RB: Politik Dinasti Perbesar Penyalahgunaan Jabatan

Jumat , 10 Jul 2015, 05:33 WIB

Politik Dinasti Dilegalkan, Bawaslu Segera Ubah Perbawaslu

Jumat , 10 Jul 2015, 03:32 WIB

Bawaslu-Gakumdu Sepakat Buat Terobosan Sanksi untuk Politik Dinasti

Kamis , 09 Jul 2015, 19:00 WIB

'Politik Dinasti Kurangi Proses Demokrasi'

MenPAN RB Yuddy Chrisnandi di Pelabuhan Merak

Kamis , 09 Jul 2015, 17:39 WIB

Menpan: Aparat Negara Harus Netral dalam Pilkada

Kamis , 09 Jul 2015, 17:37 WIB

Putusan MK Soal Politik Dinasti, JK: Jalankan Saja

Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan (kiri).

Kamis , 09 Jul 2015, 17:21 WIB

MK Bolehkan Politik Dinasti, Bupati Ini Siap Usung Sang Anak

Kamis , 09 Jul 2015, 16:04 WIB

Menpan RB Nilai Putusan MK Bolehkan Politik Dinasti tak Etis

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan (tengah).

Djohermansyah Kecewa MK Bolehkan Politik Dinasti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengaku kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehnya anggota keluarga petahana bisa maju sebagai calon pimpinan daerah tanpa interval waktu. "Jelas keputusan MK ini, kami sangat kecewa. Ini hakim-hakim MK harusnya membaca HAM jangan dari kacamata barat tapi HAM Indonesia yang masih paternalistik," kata Djohermansyah dalam diskusi di...

Kamis , 09 Jul 2015, 14:38 WIB