Selasa , 20 Dec 2016, 23:59 WIB
Pengamat: Politik Dinasti Suburkan Praktik Korupsi
Rabu , 02 Nov 2016, 13:51 WIB
Jokowi Turun Gunung, Partai Koalisi Pemerintah Dinilai tak Bekerja
Rabu , 27 Jul 2016, 08:11 WIB
Perlu Aturan Ketat Soal Penggunaan Dana Negara untuk Parpol
Selasa , 26 Jul 2016, 18:48 WIB
Minimnya Dana Parpol Sering Jadi Kambing Hitam Kader untuk Korupsi
Ahad , 15 May 2016, 22:36 WIB
Dinilai Campuri Munaslub Golkar, Pengamat Kritik Sikap Luhut
Jumat , 06 May 2016, 19:00 WIB
Pengkaderan di Organisasi Kemahasiswaan Bukan untuk Lahirkan Koruptor
Senin , 18 Apr 2016, 18:03 WIB
Ray: Golkar Terpuruk Tapi Mampu Beradaptasi
Selasa , 29 Mar 2016, 18:00 WIB
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LIMA: ''Relawan Masih Menyodorkan Cek Kosong''
Jumat , 25 Mar 2016, 04:33 WIB
Bagi Ray, Hanya Ahmad Dhani, Calon Gubernur Jakarta yang Belum Teruji
Jumat , 25 Mar 2016, 03:15 WIB
Tiga Isu Ini Diyakini Bisa Jungkalkan Ahok di Pilkada DKI 2017
Jumat , 25 Mar 2016, 02:17 WIB
Calon Gubernur DKI Harus Mulai Jelaskan Visi-Misi
Sabtu , 05 Mar 2016, 07:56 WIB
Ray: Deponir Kasus Samad dan BW Penuhi Aspek Kepentingan Umum
Izin Penyadapan ke Dewan Pengawas? Ray Rangkuti: Ada-Ada Saja!
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjadi kontroversi. Salah satu poinnya yakni izin penyadapan kepada Dewan Pengawas. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak pernah memberikan argumen hukum yang kuat terkait poin-poin perubahan draf revisi UU KPK yang digulirkan beberapa waktu lalu. Misalnya, dia mengatakan, soal izin penyadapan....
Ahad , 14 Feb 2016, 05:06 WIB
Tangkap Kasubdit MA, Bukti Kinerja KPK Masih Efektif
Ahad , 14 Feb 2016, 04:51 WIB
Kasubdit MA Ditangkap KPK, Tanda tak Ada Lembaga Benar-Benar Bersih
Ahad , 14 Feb 2016, 04:01 WIB
Penangkapan Kasubdit MA tak Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat
Ahad , 14 Feb 2016, 03:23 WIB
Presiden Diminta Tegas dalam Revisi UU KPK
Ahad , 14 Feb 2016, 02:34 WIB
Langkah Demokrat-PKS Bisa Jadi Motivasi Tolak Revisi UU KPK
Ahad , 14 Feb 2016, 02:21 WIB
Demokrat-PKS Tolak Revisi KPK, Pengamat: Bisa Saja Sekadar Taktik
Selasa , 02 Feb 2016, 14:05 WIB
Lima: Dewan Pengawas KPK tak Sesuai Semangat Presiden
Sabtu , 23 Jan 2016, 02:41 WIB
LIMA : 50 Persen Pilkada Serentak Digugat ke MK
Rabu , 06 Jan 2016, 02:45 WIB
'Pimpinan Baru KPK Sebaiknya Ikuti Road Map Pimpinan Sebelumnya'
Selasa , 29 Dec 2015, 22:11 WIB
Pimpinan KPK Dinilai Tidak Memiliki Kebencian terhadap Koruptor
Rabu , 23 Dec 2015, 01:00 WIB
'Ketua Fraksi itu Milik DPR, Bukan Milik Partai'
Rabu , 23 Dec 2015, 00:10 WIB
'Seharusnya Setya Novanto tak Jadi Ketua Fraksi Golkar'
Sidang Etik Setya Novanto Dinilai Hanya Sandiwara Politik
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan proses sidang etik Setya Novanto dari awal hingga akhir hanya mempertontonkan sandiwara politik di Mahkamah Kehormatan Dewan. "Di satu sisi mereka mempersoalkan legal standing, mempersoalkan keaslian dari rekaman, tetapi putusannya sanksi berat. Di mana logikanya? Enggak masuk akal," kata Rangkuti di Jakarta, Kamis (17/12). Menurut dia, apa yang dilakukan oleh anggota MKD dari...
Sabtu , 28 Nov 2015, 19:59 WIB
Uji Kelayakan Capim Diduga Diulur Hingga Revisi UU KPK
Selasa , 24 Nov 2015, 16:50 WIB
Alasan MKD Persoalkan Status Sudirman Sahid Dianggap Dibuat-buat
Jumat , 09 Oct 2015, 04:00 WIB
Kerap Kalah di Praperadilan, Kinerja Kejagung Disorot
Selasa , 01 Sep 2015, 06:48 WIB
Nama Tersangka Capim KPK Dirahasikan Bikin Simpang Siur
Sabtu , 22 Aug 2015, 06:18 WIB
Lima: tak Elok DPR Minta Fasilitas Tapi Kinerja Memprihatinkan
Sabtu , 13 Jun 2015, 21:32 WIB
Dana Aspirasi, Pengamat: Belum Ada yang Buat Bangsa Ini Bangga pada DPR
Sabtu , 09 May 2015, 00:06 WIB
Pengamat: Polri Harus Perhatikan Sinyal KPK
Ahad , 03 May 2015, 23:10 WIB
Konflik Partai Bisa Diselesaikan dengan Musyawarah Mufakat
Selasa , 28 Apr 2015, 23:15 WIB