Menteri BUMN Rini Soemarno.

Target Menteri BUMN untuk Holding BUMN Pertambangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan pembentukan induk usaha atau holding untuk badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan. Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan holding BUMN Pertambangan ini bisa terbentuk pada 2018 mendatang. Meski begitu Rini mengatakan, setidaknya akhir 2016 ini kajian dan mekanisme pembentukan holding ini sudah selesai dilaksanakan.Dalam pembicaraan awal ini, BUMN yang akan...

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11).

Senin , 28 Dec 2015, 11:16 WIB

ICW: Belum Perlu Surat Cekal untuk RJ Lino

Menteri BUMN, Rini Soemarno

Sabtu , 26 Dec 2015, 06:00 WIB

Pekerja BUMN Tuntut Rini Soemarno Mundur

Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Rabu , 23 Dec 2015, 14:58 WIB

Bahas MRT, Menteri Rini Temui Wali Kota Bekasi

  Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).  (Republika/Rakhmawaty La'lang))

Selasa , 22 Dec 2015, 12:58 WIB

Menteri Rini Mengaku Sudah tak Nyaman Kerja

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Jumat , 18 Dec 2015, 17:40 WIB

Dua BUMN Asuransi Resmi Digabung

Menteri BUMN Rini Soemarno menyimak pertanyaan anggota dewan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Jumat , 04 Dec 2015, 17:41 WIB

Menteri Rini Penuhi Undangan Pansus Pelindo

Menteri BUMN Rini Soemarno.

Selasa , 24 Nov 2015, 16:01 WIB

Rini Diperintah Jokowi Kawal Investasi Cina

Menteri BUMN Rini Sumarno

Rabu , 11 Nov 2015, 19:58 WIB

PMN Ditunda, ini Strategi Menteri BUMN

  Menteri BUMN Rini Soemarno(kiri) Berbincang saat waktu tenggang tenggang rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).  (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Menteri Rini Dinilai Buat Jokowi-JK 'Mati Kutu'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi berpendapat, alasan penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno ke dalam APBN 2016 lantaran tidak menjadi penggerak ekonomi, terutama ketika krisis. "Terbukti, malah menjadi beban pemerintah, memakan uang APBN yang hampir berkisar Rp 69 triliun, itu mau diulangi lagi di RAPBN 2016," kata Khalid kepada wartawan di Jakarta,...

Ketua Rapat Sidang Paripurna, Fahri Hamzah (tengah), Wakil Ketua Rapat Sidang Paripurna, Taufik Kurniawan (kanan), dan Wakil Ketua Rapat Sidang Paripurna, Agus Hermanto (kiri) memimpin Sidang Paripurna Ke-33 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakar

Selasa , 03 Nov 2015, 20:10 WIB

DPR: Tata Kelola Perusahaan BUMN Perlu Dibenahi

Fadli Zon

Senin , 02 Nov 2015, 16:13 WIB

Fadli Zon: Kinerja Menteri BUMN Jauh dari Harapan

Miniatur kereta cepat diperlihatkan dalam Pameran

Sabtu , 31 Oct 2015, 23:16 WIB

DPR: Program Kereta Cepat Kurang Bermanfaat

Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Sabtu , 31 Oct 2015, 01:24 WIB

PMN Masuk RAPBN 2016, Hasil Lobi Rini Soemarno?

Rini Soemarno

Sabtu , 31 Oct 2015, 00:37 WIB

Buruh Tuntut Menteri Rini Soemarno Dicopot

 Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) keluar dari ruangan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sabtu , 31 Oct 2015, 00:28 WIB

Fadli Zon Rekomendasikan Menteri Rini Dicopot

Pembahasan RAPBN 2016. Anggota DPR RI mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).

Sabtu , 31 Oct 2015, 00:01 WIB

Pengamat: Persetujuan RAPBN 2016 Rugikan Rakyat

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sesaat sebelum pembacaan pidato tanggapan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2016 oleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Jumat , 30 Oct 2015, 23:26 WIB

Mayoritas Fraksi di Parlemen Tolak PMN