#sengketa-pileg

Ketua sidang panel tiga, Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kiri) menyaksikan penghitungan suara ulang dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pileg 2024 dengan nomor perkara 290-01-04-06/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan persidangan untuk pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten Lahat pada enam TPS.

Jumat , 16 Aug 2024, 17:30 WIB

In Picture: Sengketa Pileg, MK Lakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 TPS Kab Lahat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas melakukan penghitungan suara ulang dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pileg 2024 dengan nomor perkara 290-01-04-06/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan...

Ketua sidang panel tiga, Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kiri) menyimak penghitungan suara ulang dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan nomor perkara 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (3/6/2024). Dalam sidang pembuktian, MK membatasi jumlah saksi sebanyak 5 orang dan jumlah ahli sebanyak 1 orang bagi masing-masing pihak karena MK harus memutus perkara sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) paling lambat pada 10 Juni 2024.

Senin , 03 Jun 2024, 21:30 WIB

In Picture: MK Gelar Sidang Pembuktian Sengketa Hasil Pileg

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua sidang panel tiga, Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kiri) menyimak penghitungan suara ulang dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan nomor perkara 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (3/6/2024). Dalam sidang pembuktian, MK membatasi jumlah saksi sebanyak 5 orang dan jumlah ahli sebanyak 1 orang bagi masing-masing pihak karena MK harus memutus perkara sengketa Pemilu...

Jumat , 10 May 2024, 20:19 WIB

Hamdan Zoelva: Irman Gusman Berhak Ajukan PSU di Sumbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva...

Rabu , 08 May 2024, 16:56 WIB

Hakim MK Arief Hidayat Ingatkan KPU Segera Perbaiki Sirekap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan Komisi Pemilihan...

Rabu , 08 May 2024, 16:51 WIB

Kuasa Hukum KPU Minta MK Tolak Permohonan Caleg Gerindra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum KPU RI, Taufik Hidayat, meminta...

Prof Enny Nurbaningsih. Hakim MK Enny Nurbaningsih mempertanyakan KPU tidak membawa bukti pemilu sistem noken.

Senin , 06 May 2024, 19:32 WIB

Hakim MK Pertanyakan KPU tak Bawa Bukti Sistem Noken

Ketua MK Suhartoyo (kanan) dan Hakim MK Saldi Isra (kiri). Hakim MK Saldi Isra mencecar Ketua Bawaslu Bangkalan soal tanda tangan pemilih mirip.

Senin , 06 May 2024, 18:00 WIB

Hakim MK Saldi Isra Cecar Ketua Bawaslu Bangkalan Soal Tanda Tangan Mirip

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari. Ketua KPU meminta MK untuk menghadirkan ahli sistem noken di sidang sengketa Pileg.

Jumat , 03 May 2024, 19:36 WIB

Ketua KPU Minta MK Hadirkan Ahli Sistem Noken

Jumat , 03 May 2024, 18:57 WIB

Merasa Aneh, Ketua KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken di Sidang Sengketa Pemilu Legislatif

Suasana jalannya sidang PHPU Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. PPP mengeklaim perpindahan suara ke Partai Garuda juga terjadi di Dapil Sumut.

Kamis , 02 May 2024, 18:36 WIB

PPP Sebut Perpindahan Suara ke Partai Garuda Juga Terjadi di Sumut

Ketua MK Suhartoyo (kanan). Ketua MK ingatkan pencabutan perkara Pemilu 2024 tetap harus didengarkan di sidang.

Kamis , 02 May 2024, 16:06 WIB

Ketua MK Ingatkan Pencabutan Perkara Pileg Tetap Harus Didengarkan di Sidang

Suasana jalannya sidang PHPU Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hakim konstitusi Arief Hidayat minta KPU serius dalam menghadapi sengketa Pileg 2024.

Kamis , 02 May 2024, 15:47 WIB

Hakim Arief Hidayat Kesal KPU tak Serius Hadapi Sengketa Pileg 2024

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.

Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB

Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Ketua MK mempertanyakan tanda tangan kuasa hukum yang berbeda.

Senin , 29 Apr 2024, 23:05 WIB

Ketua MK Pertanyakan Tanda Tangan Kuasa Hukum yang Berbeda

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono. PPP akan terus memperjuangkan soal hilangnya ribuan suara di Jawa Timur.

Senin , 29 Apr 2024, 20:50 WIB

Kehilangan Ribuan Suara di Jatim, PPP: Kami Bakal Perjuangkan

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih saat memimpin sidang. PPP sebut ada pemindahan suara ke Partai Garuda.

Senin , 29 Apr 2024, 19:45 WIB

PPP: Ada Pemindahan Suara ke Partai Garuda di Banten

Juru Bicara MK Fajar Laksono ketika diwawancarai wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Jumat , 26 Apr 2024, 19:01 WIB

MK Siagakan Dokter Bagi Hakim Selama PHPU Pileg 2024

Warga memasukkan surat suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 38, Parak Karakah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (27/4/2019).

Surat Suara Kurang di Pariaman tak Terbukti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang salah satunya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Kampung Parik, Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, karena terjadi kekurangan surat suara di TPS itu. PPP dalam dalilnya menyebut sebanyak 102 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak dapat menyalurkan suara akibat surat suara kurang. Hal itu diputuskan...