#upah

Senin , 04 Nov 2013, 15:02 WIB

Buruh Jakarta Minta Upah Rp 3,7 Juta, Ini Sikap Tegas Gubernur Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 sebesar Rp2,441 juta tidak akan direvisi dan akan berlaku tahun depan."Pengusaha maupun pekerja...

Sabtu , 02 Nov 2013, 11:24 WIB

Upah Buruh Jatim Diprediksi Naik Signifikan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penghasilan buruh Jawa Timur diprediksi naik secara signifikan. Gubernur Soekarwo bersama tim perumus formula upah minimum provinsi (UMP) melakukan perhitungan bersama terkait komposisi kebutuhan hidup layak (KHL). Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jamaludin mengatakan, pihaknya bersama sepuluh orang buruh dilibatkan dalam perhitungan formula UMP. Itikad baik Gubernur, kata dia, perlu mendapat apresiasi. "Kami harap hasilnya...

Sabtu , 02 Nov 2013, 08:40 WIB

Upah Baru tak Akhiri Mogok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP) 2014...

Jumat , 01 Nov 2013, 12:08 WIB

Baru 9 Provinsi yang Telah Menetapkan UMP 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans)...

Jumat , 01 Nov 2013, 11:29 WIB

Ini Besaran UMP DKI Jakarta yang Disahkan oleh Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)...

Sejumlah buruh membentangkan spanduk ketika berunjuk rasa menuntut revisi dan penyesuaian upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Kamis , 31 Oct 2013, 17:49 WIB

Separuh Perusahaan di Kota Cirebon Bayar Pekerja di Bawah UMK

Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja melakukan long march dari Bundaran HI menuju Kedubes Korea dan Jepang, Jakarta, Rabu (5/12). (Republika/Yasin Habibi)

Kamis , 31 Oct 2013, 08:27 WIB

Mogok Buruh Nasional Dimulai

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi

Selasa , 29 Oct 2013, 13:56 WIB

Apindo: Upah tidak Menyelesaikan Masalah Buruh

Demo buruh tuntut kenaikan UMP (ilustrasi).

Selasa , 29 Oct 2013, 08:57 WIB

Sengketa Upah Buruh Menyulitkan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo

Senin , 28 Oct 2013, 16:40 WIB

BI: Kenaikan Upah Pengaruhi Iklim Investasi

Ratusan buruh di Tangerang saat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah.

Senin , 28 Oct 2013, 14:12 WIB

UMP Harus Diumumkan Awal November

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok)

Senin , 28 Oct 2013, 12:51 WIB

DKI Jakarta Berpatokan Pada KHL Dalam Penentuan UMP

Rabu , 11 Sep 2013, 14:57 WIB

Presiden Tak Pernah Tanda Tangani Inpres Soal Besaran Upah

Selasa , 10 Sep 2013, 15:49 WIB

Hatta: Tidak Semua Buruh Tuntut Kenaikan Upah 50 Persen

Ahad , 08 Sep 2013, 17:16 WIB

Buruh Tuntut Kenaikan Upah Sebesar 22 Persen

Indonesian Minister of Manpower and Transmigration, Muhaimin Iskandar

Jumat , 30 Aug 2013, 16:52 WIB

Pemda Diminta Perkuat Dewan Pengupahan Daerah

Demonstrasi menolak upah rendah, ilustrasi

Kamis , 29 Aug 2013, 16:58 WIB

BPS Targetkan Survei UMP Rampung Sebelum 2014

Hatta: Pemerintah Ikuti Dewan Pengupahan Terkait UMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah akan mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan terkait besaran dan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Intinya, gubernur, menteri harus mengacu kepada rekomendasi Dewan Pengupahan. Jangan ada tambahan lagi karena sering terjadi karena demonstrasi dan lainnya yang akhirnya ditambah," kata Hatta usai Rapat Koordinasi tentang UMP dengan...

Jumat , 23 Aug 2013, 16:08 WIB

Pemerintah Buat Formula Upah Baru

Ahad , 18 Aug 2013, 17:16 WIB

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 50 Persen, Apindo: Tidak Realistis

Jumat , 19 Jul 2013, 14:11 WIB

Apindo Usulkan Kenaikan UMP 20 Persen di 2014

Rabu , 03 Jul 2013, 04:00 WIB

Bayarlah Upah Buruhmu Sebelum Keringatnya Kering

Ribuan buruh berunjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut 'May Day' di jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu (1/5). (Republika/Yasin Habibi)

Rabu , 01 May 2013, 14:32 WIB

In Picture: Ribuan Buruh Turun ke Jalan, Peringati Hari Buruh Internasional

Ribuan buruh gabungan se-Jabodetabek melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). (Republika/Adhi Wicaksono)

Ahad , 24 Mar 2013, 11:55 WIB

Ratusan Buruh Transportasi Tuntut Standardisasi Pelayanan

Jumat , 22 Mar 2013, 10:40 WIB

Industri Ini Tak Terpengaruh Oleh Kenaikan Upah

Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) menyapa para buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/10). Para buruh menuntut upah layak dan mendesak Pemerintah DKI Jakarta, untuk menghapuskan sistem

Kamis , 21 Mar 2013, 07:26 WIB

Ekonom: Hengkangnya 90 Perusahaan dari DKI Berdampak Positif

Senin , 18 Mar 2013, 14:03 WIB

Upah Tinggi, 100 Perusahaan Bakal Hengkang dari Jabodetabek

Seorang petugas kebersihan membersihkan sampah yang menumpuk di pinggir jalan (ilustrasi).

Senin , 25 Feb 2013, 21:51 WIB

Petugas Kebersihan di Purwakarta Dua Bulan Belum Terima Upah

Para buruh saat berunjukrasa menuntut perbaikan nasib (ilustrasi).

Jumat , 15 Feb 2013, 08:59 WIB

489 Perusahaan Peroleh Penangguhan Upah

Rabu , 13 Feb 2013, 15:35 WIB

Gara-Gara Upah Naik, Pengusaha Relokasi ke Jateng

Rabu , 13 Feb 2013, 14:37 WIB

Menperin Minta Kepmen Penangguhan Upah Direvisi

Selasa , 12 Feb 2013, 06:40 WIB

Ribuan Buruh Mogok, Tuntut Pembayaran Upah

Ahad , 10 Feb 2013, 11:07 WIB

Melipat Kertas Suara, Warga Dibayar Rp 70 Per Lembar

Ratusan kendaraan terjebak kemacetan akibat aksi ribuan buruh yang melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). (Republika/Adhi Wicaksono)

Rabu , 06 Feb 2013, 16:58 WIB

Ribuan Buruh Kepung Istana Negara

Ratusan buruh demo menuntut kenaikan UMK (ilustrasi).

Di DIY, Tujuh Perusahaan Tangguhkan UMK

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Di DIY sampai hari ini (28/12) ada tujuh perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013. Dari tujuh perusahaan tersebut, tiga perusahaan diantaranya belum lengkap persyaratannya, ''Hari ini akan diklarifikasi sehingga permohonan ketujuh perusahaan tersebut bisa disetujui,''kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Budi Antono pada Republika, Jum'at (28/12). Apabila dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan...

Ahad , 23 Dec 2012, 20:29 WIB