Lima jaksa senior menggugat UU Kejaksaan yang disahkan 31 Desember 2022 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat (ilustrasi).

Jumat , 01 Apr 2022, 13:27 WIB

Sekjen Rekat Dukung Lima Jaksa Senior Judicial Review UU Kejaksaan di MK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah pada rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12). Revisi UU Kejaksaan yang sudah disahkan menjadi undang-undang tersebut diklaim mengatur independensi penuntutan.

Rabu , 08 Dec 2021, 08:41 WIB

Menkumham Sebut UU Kejaksaan Atur Independensi Penuntutan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Jaksa Agung ST. Burhanuddin (kanan) hadir saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Rabu , 08 Dec 2021, 02:11 WIB

Jaksa Harus Hati-Hati Gunakan Kewenangan Menyadap

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021). Rapat tersebut membahas pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang Kejaksaan.

Selasa , 07 Dec 2021, 14:59 WIB

Menkumham: UU Kejaksaan Terapkan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Selasa , 13 Apr 2021, 18:39 WIB

DPR Tunggu Surpres Jokowi Terkait Revisi UU Kejaksaan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas pendalaman penanganan kasus-kasus terkini oleh Kejaksaan Agung, khususnya yang berkaitan dengan sekuritas dan investasi.

Rabu , 28 Oct 2020, 10:27 WIB

Revisi UU Kejaksaan tak Ambil Kewenangan Institusi Lain

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat Revisi Undang Undang Kejaksaan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2004 yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik.

Sabtu , 12 Sep 2020, 01:26 WIB

Pakar Pandang Revisi UU Kejaksaan Sudah Tepat

Indriyanto Seno Adji (kiri)

Jumat , 11 Sep 2020, 23:03 WIB

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Cegah Aparat Jadi Alat Politik

Mahkamah Konstitusi

Kamis , 31 Mar 2016, 14:03 WIB

UU Kejaksaan Digugat ke MK

Antasari Azhar

Rabu , 10 Jul 2013, 22:43 WIB

Antasari Nilai UU Kejaksaan Diskriminatif

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Kamis , 03 Jan 2013, 21:17 WIB

Perkara Sudah Pernah Diputus, MK Tolak Pengujian UU Kejaksaan

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

Kamis , 03 Jan 2013, 16:33 WIB

MK: Uji Materi UU Kejaksaan Nebis in Idem

UU Kejaksaan Dinilai Mengandung Ketidakjelasan Masa Jabatan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra berpendapat UU no 16 tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Agung mengandung ketidakjelasan dan kekaburan mengenai masa jabatan Jaksa Agung."Hal itu telah menuai kontroversi yang berujung masalah itu diperkarakan di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Rabu. Mahkamah Konstitusi akan memberikan tafsir mana yang benar...

Rabu , 28 Jul 2010, 00:56 WIB

Marzuki Siap Beri Dokumen ke Yusril

Yusril Ihza Mahendra

Selasa , 27 Jul 2010, 23:40 WIB

Yusril Temui Ketua DPR Bahas UU Kejaksaan

Next