Ketua Umum DPP Partai Demkorat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono didampingi Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, saat peringatan HUT ke-14 Demokrat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Demokrat: Hentikan Pembahasan Draf Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR berencana untuk merevisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002. Hal itu pun kemudian menuai pro dan kontra. Salah satu yang menolak revisi itu adalah Partai Demokrat. Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan mengatakan, revisi itu berpotensi untuk mengamputasi dan melemahkan fungsi serta kewenangan dari KPK. "Kami harap lembaga eksekutif dan yudikatif berhenti membahas...

Fahri Hamzah

Soal Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Sindir Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Badan Legislatif DPR jangan terburu-buru membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo. "Saya usul jangan melangkah jauh seperti yang dilakukan Baleg. Menurut saya, jangan terlalu jauh dulu, kita tanya dulu (kepada Presiden), mau diubah atau tidak," katanya...

Hidayat Nur Wahid

Kamis , 08 Oct 2015, 14:28 WIB

Hidayat Nur Wahid: Seharusnya KPK Diperkuat

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.

Kamis , 24 Sep 2015, 14:17 WIB

Indriyanto: KPK tak Terimbas Putusan MK

Gedung KPK

Ahad , 28 Jun 2015, 07:42 WIB

Revisi KUHP dan KUHAP Juga Bisa Lemahkan KPK

Gedung KPK

Ahad , 28 Jun 2015, 07:11 WIB

Revisi UU KPK tak Penting

KPK

Jumat , 26 Jun 2015, 05:08 WIB

UU KPK tidak Sah Tanpa Persetujuan Jokowi

Gedung KPK

Rabu , 24 Jun 2015, 15:00 WIB

Sikap Jokowi Soal UU KPK Diuji

KPK

Senin , 22 Jun 2015, 13:20 WIB

PBNU Tolak Revisi UU KPK

Suspended Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), Bambang Widjojanto, paid the National Police Headquarters a visit on Tuesday, February 24.

Jumat , 19 Jun 2015, 22:00 WIB

Bambang Widjojanto: UU KPK Tak Perlu Direvisi