#uu-pilkada

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Ahad , 05 Oct 2014, 06:05 WIB

Delapan Pilkada di Lampung Terganjal UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masih terganjal peraturan turunan dari Undang Undang Pilkada yang baru disahkan. Namun, KPU pusat...

Sabtu , 04 Oct 2014, 09:38 WIB

Terkait Perppu, Amien Rais: SBY Akan Sulit Kembalikan Pilkada Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN—Ketua Majlis Pertimbangan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Amein Rais menyebut seorang pemimpin tidak bisa memiliki prinsip ingin menyenangkan semua orang. Jika demikian, maka pemimpin tersebut akan dibenci semua orang.Hal tersebut dikatakan Amien seusai menjadi khotbah shalat Idul Adha Sabtu (4/10) di Lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta kepada wartawan. Amien menanggapi sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)...

Sabtu , 04 Oct 2014, 09:30 WIB

Perppu Justru Bisa Perkuat UU Pilkada, Alasannya...

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pengamat Politik Universitas Gorontalo, La Husen...

Jumat , 03 Oct 2014, 20:07 WIB

KPK Belum Bentuk Satgas Pilkada DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemilihan...

Jumat , 03 Oct 2014, 10:27 WIB

Mahfud MD: Meski Ada Perppu, UU Pilkada Masih Bisa Diujimaterikan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pengujian UU...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) dan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kanan) memberikan pernyataan pers usai melakukan rapat kabinet terbatas tertutup di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah

Jumat , 03 Oct 2014, 07:54 WIB

Terbitkan Perppu Pilkada Langsung, SBY Panen Pujian

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Kamis , 02 Oct 2014, 18:40 WIB

Tinggal 30 Persen Lagi, Eh Persiapan Pilkada Terhenti

Kamis , 02 Oct 2014, 16:05 WIB

Refly Harun: Perppu Berpeluang Batalkan UU Pilkada

Kamis , 02 Oct 2014, 15:00 WIB

Nico Harjanto, Direktur Populi Center: Konsultan Politik Terpukul

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Jahja Umar (kiri), Hamdi Muluk (kanan) saat menggelar konferensi pers sidang dewan Etik Persepi Audit Lembaga-lembaga Survei-survei Anggota Persepi atas Hasil Quick Count Pilpres 2014, Jakarta,

Kamis , 02 Oct 2014, 00:31 WIB

Lembaga Survei Akui UU Pilkada Pengaruhi Nasib Mereka

Rabu , 01 Oct 2014, 22:04 WIB

KPU Hentikan Sementara Persiapan Pilkada di 17 Kabupaten

Rabu , 01 Oct 2014, 21:46 WIB

Jimly: SBY Harus Siap Akhiri Jabatan dengan Kontroversi

Presiden SBY bersama Joko Widodo menyapa sejumlah tamu dan undangan usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10).(Antara/Widodo S.Jusuf)

Rabu , 01 Oct 2014, 19:36 WIB

'SBY Terbitkan Perppu Pilkada Lecehkan Konstitusi'

Rabu , 01 Oct 2014, 17:46 WIB

Perppu Tak Otomatis Batalkan UU Pilkada

Presiden SBY bersama Boediono dan Joko Widodo menyapa sejumlah tamu dan undangan usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10).(Antara/Widodo S.Jusuf)

Rabu , 01 Oct 2014, 15:07 WIB

SBY Tanggungjawab terhadap Pilkada Tidak Langsung

Rabu , 01 Oct 2014, 14:32 WIB

Presiden SBY Undang KPU Bahas Draft Perppu

Rabu , 01 Oct 2014, 14:00 WIB

Lembaga Survei Tetap Bertahan

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Setelah UU Pilkada Disahkan, KPU Kupang Hentikan 10 Pemilu Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur menghentikan proses dan tahapan pemilihan kepala daerah di 10 kabupaten menyusul pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang dengan penerapan mekanisme melalui DPRD. "Untuk proses dan tahapan yang sudah, sedang, dan akan jalan di 10 kabupaten itu kami hentikan, sambil menanti arahan dan keputusan KPU Pusat," kata Juru...

Rabu , 01 Oct 2014, 09:12 WIB

Presiden SBY Harus Dapat Fatwa MA Sebelum Terbitkann Perppu

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.

Rabu , 01 Oct 2014, 08:56 WIB

Keluarkan Perppu, SBY Dinilai Lakukan Politik Cuci Tangan Jilid Dua

Kicauan Ulil soal visi misi Jokowi yang disetorkan ke KPU.

Rabu , 01 Oct 2014, 06:33 WIB

'Visi Misi Jokowi yang Disetor ke KPU Ternyata Dukung Pilkada tak Langsung?'

Presiden SBY (kiri) didampingi Wapres Boediono (kedua kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sebelum bertolak ke Portugal di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (18/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Selasa , 30 Sep 2014, 23:06 WIB

Presiden Kumpulkan Menteri Bahas Perppu Pilkada

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf (kiri), Sekertaris Fraksi PD Saan Mustopa (kanan)

Selasa , 30 Sep 2014, 22:39 WIB

Demokrat: Perppu Bukan Untuk Pulihkan Citra SBY

Ketua DPR Marzuki Alie berbincang dengan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain.

Selasa , 30 Sep 2014, 20:54 WIB

SBY Keluarkan Perppu, PKB: UU Pilkada Tetap Berlaku

Selasa , 30 Sep 2014, 20:48 WIB

Keliru, SBY Keluarkan Perppu UU Pilkada

Selasa , 30 Sep 2014, 20:36 WIB

Tanpa Teken Presiden UU Pilkada Tetap Berlaku

Selasa , 30 Sep 2014, 20:17 WIB

Jokowi Dukung SBY Terbitkan Perppu UU Pilkada

Anggota DPR Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah Djatiutomo

Selasa , 30 Sep 2014, 20:09 WIB

Voting Paripurna DPR Soal UU Pilkada Tidak Sah

Selasa , 30 Sep 2014, 20:06 WIB

Soal Perppu UU Pilkada, Mendagri: Perlu Dikaji Dulu

Selasa , 30 Sep 2014, 17:17 WIB

Kader Golkar Tunggu Juklak dan Juknis UU Pilkada

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (30/9).

Selasa , 30 Sep 2014, 16:20 WIB

Gugat UU Pilkada karena Hak Konstitusional Hilang

Selasa , 30 Sep 2014, 09:10 WIB

Omesh: UU Pilkada Bikin Rakyat Tidak Bisa 'Move On'

Selasa , 30 Sep 2014, 09:01 WIB

SBY Sudah Terbiasa Terima Cacian di Twitter

Selasa , 30 Sep 2014, 08:01 WIB

SBY Jangan Tiru Kebiasaan Keliru Megawati

Demokrat tidak ke Kanan, tidak ke Kiri

REPUBLIKA.CO.ID, Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa dalam rapat paripurna RUU Pilkada Kamis lalu (26/9) SBY telah meminta anggota fraksi Partai Demokrat untuk memperjuangkan opsi pilkada langsung."Beliau memberikan arahan dengan jelas bahwa pilkada langsung dengan 10 perbaikan harus diperjuangkan secara utuh," kata Nurhayati di Gedung DPP Demokrat, Jakarta, Senin (29/9).Menurut dia, Demokrat tidak...

Selasa , 30 Sep 2014, 06:53 WIB