#walikota-pariaman

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka ruang dialog untuk permasalahan Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri.

Rabu , 17 Feb 2021, 17:44 WIB

Komisi X Minta Kemendikbud Buka Ruang Dialog SKB 3 Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka ruang dialog untuk permasalahan Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri. Khususnya, setelah...

Sejumlah guru honorer mengisi formulir permohonan rekening baru untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (ilustrasi)

Rabu , 17 Feb 2021, 16:51 WIB

P2G Minta SKB untuk Jamin Nasib Guru Non-ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk guru khususnya non-ASN yang dibuat oleh Mendikbud, Menag, dan Mendagri. SKB ini dinilai dibutuhkan agar para guru non-ASN dan honorer tetap mendapatkan perhatian dari negara. Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan selama ini praktik diskriminatif masih banyak menimpa guru...

Rabu , 17 Feb 2021, 16:39 WIB

SKB 3 Menteri: Menutup Aurat Bukan Pilihan Tapi Kewajiban

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Kosim, Dosen UIN Imam Bonjol Padang...

Rabu , 17 Feb 2021, 16:29 WIB

Pemprov Sumbar tak Ingin Persoalan SKB Makin Meluas

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatra Barat, Alwis...

Rabu , 17 Feb 2021, 16:17 WIB

Ciamis Diklaim Sangat Toleransi, tak Menolak SKB 3 Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis tak mempermasalahkan...

Rabu , 17 Feb 2021, 15:51 WIB

Bupati Ciamis tak Pernah Tolak SKB Tiga Menteri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan mengkritik kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah yang ditolak Pemerintah Daerah (Pemda).

Rabu , 17 Feb 2021, 14:58 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR Kritik SKB 3 Menteri

Rabu , 17 Feb 2021, 13:40 WIB

Tolak SKB 3 Menteri, Wali Kota Pariaman Ditegur Kemendagri

Pelajar SD Negeri 42 memakai seragam pramuka dilengkapi atribut kerudung (jilbab) saat mengikuti aktivitas belajar mengajar di Banda Aceh, Aceh. Tiga menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keagamaan (Kemenag) meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri.

Rabu , 17 Feb 2021, 13:31 WIB

SKB 3 Menteri, Kemendikbud: Belum Ada Perubahan

Sejumlah pelajar mencuci tangannya sebelum masuk ke sekolah dengan pengawasan dari petugas kepolisian dan Satpol-PP di SMPN 1 Kota Padangpanjang, Sumatera Barat. (ilustrasi)

Rabu , 17 Feb 2021, 11:56 WIB

Suara Penolakan dari Sumbar Vs Ancaman Sanksi SKB 3 Menteri

Direktur Eksekutif IHM KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi. Lc, MA (kedua dari kiri). Gus Yusron mengungkapkan jika dikaitkan dengan Pendidikan SKB 3 Menteri, bisa menghilangkan semangat keagamaan di dalam perundang-undangan tentang pendidikan. Bahkan SKB 3 Menteri ini tidak mencerminkan pendidikan.

Rabu , 17 Feb 2021, 01:21 WIB

Tak Cerminkan Pendidikan, IHM Minta SKB 3 Menteri Dicabut

Selasa , 16 Feb 2021, 19:06 WIB

Kemenag Minta SKB Tetap Dijalankan

Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman (tengah bawah)

Selasa , 16 Feb 2021, 17:36 WIB

Kemendikbud: Pelanggar SKB Tiga Menteri akan Dikenai Sanksi

Selasa , 16 Feb 2021, 17:14 WIB

Fauzi Bahar Seru Kepala Daerah Menolak SKB 3 Menteri

Selasa , 16 Feb 2021, 16:23 WIB

Fauzi Bahar: SKB 3 Menteri Hilangkan Keberagaman Indonesia

Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Mayjend (Purn) Syamsu Djalal.

Selasa , 16 Feb 2021, 15:47 WIB

LMPI: SKB 3 Menteri Bikin Ricuh

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat, Sayuti Datuak Rajo Panghulu (Kanan)

Selasa , 16 Feb 2021, 14:47 WIB

Soal SKB 3 Menteri, LKAAM Sumbar akan Surati Presiden dan MA

Legislator: SKB Seragam Picu Konflik Kewenangan Pusat-Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menanggapi soal desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal seragam sekolah direvisi. Ledia menilai SKB tersebut dapat memicu konflik kewenangan pusat dan daerah. "Secara tata urutan perundang-undangan, SKB tidak bisa memerintahkan untuk membatalkan perda," kata Ledia kepada Republika.co.id, Senin (15/2). Ledia menjelaskan, SKB...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Senin , 15 Feb 2021, 07:27 WIB