REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengadakan halal bihalal di Gedung DRPD, Senin (16/7). Dalam kesempatan itu, para anggota juga menyampaikan kritik kepada pasangan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI sekaligus Pembina Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi menyoroti beberapa hal. Pertama, persiapan Asian Games 2018 dirasa kurang meriah. Sebulan menjelang ajang olahraga terbesar kedua itu diselenggarakan, masih ada beberapa permasalahan yang belum ditemukan solusinya.

"Sampai saat ini ada permasalahan terminal-terminal bayangan, PKL-PKL yang ada di sekitar GBK belum ada tindakan yang jelas," kata pria yang akrab disapa Pras itu di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/).

Pras mengatakan, hingga semalam ia masih menemukan para PKL berjualan di pedestrian sekitar Gelora Bung Karno (GBK). Padahal lokasi tersebut merupakan salah satu venue sentral Asian Games 2018. Pras juga belum menemjkan posko-posko sentral GBK, baik dari polisi, Satpol PP, maupun Dishubtrans.

Pras juga menyoroti senyapnya suasana perayaan Asian Games di berbagai tempat-tempat publik. Hal ini berbeda dengan yang ia rasakan saat bertandang ke Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Pras, hingar bingar penyambutan Asian Games sudah bisa dirasakan sejak masih di bandara.

Baca juga, Kendaraan Umum untuk Menonton Asian Games.

"Bukan apa-apa, kejadian pertama Asian Games (di Indonesia) itu tahun 1962, itu saya baru lahir. Setelah usia saya 56 tahun Indonesia menjadi tuan rumah lagi. Pesta besar Asian Games dan September Asian Para Games ini kok enggak ada rasanya," kata dia.

Pras mengatakan, apabila Asian Games gagal terselenggara dengan baik, hal ini bukan hanya mencoreng nama baik Jakarta sebagai Ibu Kota, namun juga Indonesia. Ia meminta agar Pemprov bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa mendukung pemerintah pusat menyelenggarakan acara tersebut.

Kedua, tak hanya permasalahan seputar Asian Games yang belum ditemukan solusinya. Pras menilai beberapa program Pemprov DKI juga belum ada jalan keluarnya. Ia mencontoh program penyediaan rumah tanpa uang muka (Rumah DP Nol) dan program bidang transportasi yaitu One Karcis One Trip (OK Otrip).

"Saya enggak ngerti OK Otrip ini sasarannya apa, tujuannya ke mana, sampai hari ini kami enggak tahu ni rumusannya," ujar dia.