REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengeluarkan kebijakan Work From Bali (WFB) bagi ASN di bawahnya. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Bali.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu menjelaskan kebijakan ini berkaca dari acara Bali Invesment Forum tahun lalu yang mampu mendongkrak sedikit perekonomian Bali. Dari hal tersebut, semua kementerian yang ada di bawah kordinasi Luhut Binsar Pandjaiatan akan melakukan kerja dari Bali.
"Kondisinya saat ini perekonomian Bali masih kontraksi hingga 9,3 persen. Padahal daerah lain sudah mendekati pulih. Oleh karena itu berkaca dari Bali Invesment Forum yang sempat menolong perekonomian Bali, kami canangkan WFB ini," ujar Odo dalam konferensi pers, Sabtu (22/5).
Odo merinci saat ini tingkat hunian hotel di Bali hanya 10 persen. Padahal, dengan angka tersebut para pengusaha di Bali dan juga UMKM Bali mengalami keterpurukan.
"Ketika kita berbicara bahwa itu 10 persen, artinya untuk bayar gaji pun tidak cukup, bayar listrik tidak cukup, untuk maintenance pun tidak. Bahwa sebuah hotel untuk bisa membayar maintenance paling tidak angka huniannya harus 30 sampai 40 persen," kata Odo.
Odo juga menjelaskan langkah ini bukan semata-mata membuang buang uang negara. Ia mengatakan uang negara dipakai untuk bisa mendorong pertumbuhan demand sehingga ada perputaran ekonomi di Bali.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu menyebut bahwa Bali memang dapat digambarkan sedang sekarat. Untuk itu pihaknya mendukung program Work From Bali.
"Kita lihat bahwa sektor yang paling parah terdampak adalah sektor pariwisata, dan dari sisi geografis kita lihat, dari sisi destinasi memang Bali lah yang paling parah bahkan sekarat boleh dibilang, dying dan tidak mungkin bisa survive lagi kalau tidak dilakukan beberapa antisipasi solusi yang ada," jelas Vinsensius.
