REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia, Azmi Syahputra merespons terbentuknya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Menurutnya, jalan PDSI menjadi organisasi profesi kedokteran layaknya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) masih panjang.
Azmi mengamati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang telah memberikan pengesahan badan hukum PDSI berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-0003638.AH.01.07.Tahun 2022. Hanya saja, akta PDSI masih bersifat badan hukum atau organisasi yang dikategorikan berbentuk ormas.
"Karena masih ada persyaratan tertentu yang harus dilengkapi untuk membuat perhimpunan ini menjadi organisasi profesi, " kata Azmi kepada Republika, Kamis (28/4/2022).
Jika mengacu pada pasal 1 ayat 12 UU praktik kedokteran disebutkan bahwa organisasi profesi kedokteran adalah IDI dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
"Sehingga kalau perhimpunan yang baru dibentuk dan yang telah diberikan pengesahan kementerian hukum ini ingin diakui sebagai organisasi profesi harus terlebih dulu mengajukan judicial review Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran," lanjut Azmi.
Sebagian anggota Komisi IX DPR RI masih mempertimbangkan akan merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Sehingga langkah PDSI untuk bisa menyaingi IDI dari segi kewenangan masih belum terealisasi dalam waktu dekat.
"Perjuangan teman-teman pak Dr Terawan masih panjang. Harus judicial review dulu ke MK sebagai pintu masuk agar diakui sebagai organisasi profesi," ujar Azmi.
Masuknya PDSI sebagai organisasi profesi kedokteran penting. Sebab, dalam pengaturan pengoperasionalannya banyak klausula yang mengatur dalam Undang undang kedokteran ini harus mendapatkan dari organisasi profesi. Misalnya guna mendapatkan izin praktik bagi dokter salah satunya memiliki rekomendasi dari organisasi profesi termasuk pendidikan serta pembinaan dokter dilakukan oleh konsil kedokteran Indonesia bersama organisasi profesi.
"Namun organisasi profesi yang dimaksud dalam UU ini dibatasi dengan IDI," ucap Azmi.
Azmi memprediksi, PDSI berpeluang menjadi tandingan resmi IDI di masa mendatang setelah berhasil mendapat hak menjadi organisasi profesi kedokteran.
"Terkait ini akan berpotensi ke depannya menjadi dualisme organisasi kedokteran," sebut Azmi.
Sebelumnya, PDSI resmi mendeklarasikan diri sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran. Ketua Umum PDSI, Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Prayitno mengeklaim, PDSI merupakan alternatif wadah profesi kedokteran yang tidak menginduk kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berada di bawah kendali Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Jajang mempersilakan para dokter lain mendaftar sebagai anggota PDSI. Pendaftaran akan dibuka secara online. Melalui PDSI, para dokter memiliki alternatif wadah selain IDI.
