REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Ahad (19/6/2022), menyebut ada lima program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang dinilai warga kurang bermanfaat.
Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida, menyebut dari 32 program yang diukur tingkat kemanfaatannya, secara umum dinilai bermanfaat bagi warga. Namun ada lima program yang dinilai kurang bermanfaat. "Tetapi disini ada program program yang cukup banyak dinilai masih kurang bermanfaat," ujar Rizka Halida, dalam paparan survei secara daring, Ahad (19/6).
Lima program itu antara lain, PPDB dengan membuka hingga maksimal 30 persen kuota untuk jalur prestasi. Responden yang menyebut kurang bermanfaat sebanyak 18,8 persen. Kemudian Asesmen Nasional sebesar 14,4 persen, SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan Sekolah 12,7 persen, Mendikbud menolak dengan tegas penggunaan bahasa Melayu Malaysia 7,9 persen, dan hak belajar tiga semester di luar kampus 7,1 persen.
"Ini sebenarnya angkanya secara umum tidak besar," ujar Rizka.
Namun demikian, lanjutnya, jika dirinci masing-masing dari lima program ini juga dinilai responden lainnya sangat dan cukup bermanfaat. Seperti PPDB Fleksibel dinilai 14,4 persen sangat bermanfaat dan cukup bermanfaat (53,6 persen), kurang bermanfaat (18,8 persen) dan sangat tidak bermanfaat (2,1 persen).
Begitu juga Asesmen Nasional dinilai sangat bermanfaat (14,1 persen), cukup bermanfaat (57,7 persen). "Mayoritas menilai program tersebut bermanfaat, terutama dikelompok yang tahun program," kata dia.
Sementara, jika digabungkan program yang dinilai sangat dan cukup bermanfaat terdapat 10 program, antara lain: Matching Fund Vokasi, bantuan untuk pelaku budaya, KIP Kuliah Merdeka, Guru Penggerak, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel penggunaannya, sekolah penggerak, Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Lalu Pembelajaran Tatap Muka (PTM), platform merdeka mengajar, serta bantuan kuota data internet oleh Kemendikbud Ristek. "Jadi ini 10 program yang dituliskan paling banyak dinilai sangat dan cukup bermanfaat oleh publik secara nasional," ujar Rizka.
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Rustanto mengatakan, hasil survei menjadi tantangan bagi Kemendikbud untuk terus meningkatkan program-program menjadi lebih baik. Sebab, walaupun tingkat kebermanfaatannya cukup tinggi lebih dari 75 persen, tetapi masih ada program yang dinilai kurang bermanfaat.
"Kami melihat masih ada kisaran antara 5 sampai 25 persen yang tingkat kebermanfaatannya dari program kami masih kurang, ini adalah tantangan bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan meyakinkan masyarakat akan program program Kemendikbud Ristek," ujar Anang.
Dia mengatakan, Kemendikbud Ristek juga akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media kepada pemangku kepentingan dan juga pelibatan publik dalam penyempurnaan program-programnya.
Selain itu, Anang mengingatkan urusan pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Kemendikbud Ristek akan memperkuat kerjasama lintas kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk program-program yang ada di jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah. "Tentunya kerja sama dengan dengan Pemda baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi," ujar Anang.
Survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek dilakukan berdasarkan wawancara secara tatap muka pada 7-12 April 2022 kepada 1.520 responden yang representatif secara nasional.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.520 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.520 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
