REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Perempuan di Afghanistan diberitahu oleh pejabat Taliban untuk mengirim kerabat laki-lakinya ke tempat kerja demi menggantikan mereka. Kebijakan yang dinilai sebagai contoh penindasan kebebasan perempuan setelah mereka kembali berkuasa pada 2021.
Dilansir dari The New Arab, Selasa (19/7/2022), sebanyak 60 pekerja wanita di kementerian keuangan Afghanistan menerima telepon dari Taliban yang meminta mereka merekomendasikan seorang kerabat laki-laki di tempat mereka karena “beban kerja di kantor telah meningkat."
Staf wanita, yang dipulangkan setelah kelompok itu mendapatkan kembali kekuasaan pada Agustus dan sejak itu gajinya dikurangi. Mereka juga menyatakan kemarahan atas sikap tersebut.
Mereka menunjukkan bahwa mereka telah menghabiskan bertahun-tahun dalam pelayanan dalam peran yang sangat khusus. Mereka lalu menyatakan kecemasan dan ketidakpastian atas masa depan mereka.
Salah seorang pegawai wanita, Maryam (37 tahun), pegawai lama kementerian keuangan Afghanistan, menerima telepon dari departemen SDM."Saya diminta untuk memperkenalkan anggota keluarga laki-laki untuk menggantikan saya di kementerian, sehingga saya bisa diberhentikan dari pekerjaan itu," katanya kepada The Guardian.
"Ini adalah posisi yang sulit dan teknis tempat saya dilatih dan memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dan bahkan jika dia bisa melakukan pekerjaan yang sama pada akhirnya, apa yang akan terjadi pada saya?," tambahnya.
Sejak merebut kekuasaan tahun lalu, kelompok militan itu telah memperkenalkan beberapa tindakan yang membatasi hak dan kebebasan perempuan, bertentangan dengan pengumuman awal bahwa mereka akan lebih progresif daripada selama periode pertama pemerintahan mereka, yang berlangsung dari tahun 1996 hingga 2001.
Gadis-gadis Afghanistan di beberapa provinsi telah dilarang bersekolah selama lebih dari setahun dan perempuan di beberapa sektor diberhentikan dari pekerjaan.
“Aktivis hak-hak perempuan Afghanistan memperingatkan selama ini bahwa janji-janji Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan adalah palsu,” kata Heather Barr, Associate Director Divisi Hak Perempuan di Afghanistan untuk Human Rights Watch.
"Mereka memperingatkan pada hari-hari setelah Taliban merebut ibu kota... Dan itulah yang terjadi," tambahnya.
Baru minggu ini, Taliban memerintahkan peraturan hijab mereka yang paling ketat pada mahasiswi di sebuah universitas politeknik, lapor outlet berita Afghanistan Rukhshana.
