Kamis 25 Aug 2022 23:04 WIB

KAMMI Tolak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan bahan bakar minyak dinilai akan kian membebankan rakyat.

Red: Teguh Firmansyah
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (25/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite dan solar dalam waktu dekat. Kenaikan harga tersebut tak lepas dari kuota BBM yang menipis dan dana subsidi membengkak Rp502 triliun dari proyeksi awal Rp170 triliun. Republika/Abdan Syakura
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (25/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite dan solar dalam waktu dekat. Kenaikan harga tersebut tak lepas dari kuota BBM yang menipis dan dana subsidi membengkak Rp502 triliun dari proyeksi awal Rp170 triliun. Republika/Abdan Syakura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan Solar. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pengumuman kenaikan harga Pertalite dan solar akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada pekan ini.

Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva’I memperingatkan jika harga BBM naik maka harga diri Presiden akan dipertaruhkan. Sebab menurut Zaky pengambilan keputusan Presiden akan menunjukkan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap rakyatnya.

Baca Juga

“Kita nantikan sikap keberpihakan dari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan ini. Apakah peka dan mendengarkan keluhan dari rakyatnya? Atau sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Menurut Zaky, wacana kenaikan harga BBM tidaklah tepat dilakukan saat ini. Indonesia sedang berjuang bersama memulihkan perekonomian bangsa akibat pandemi Covid-19. Jangan sampai kenaikan BBM ini justru menghambat pemulihan perekonomian. "Jika harga BBM ini terus naik maka maaf harga diri Presiden turun terus,” katanya menambahkan.

Zaky juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas akan  menurunkan daya beli masyarakat. "Belakangan harga sembako cenderung tidak stabil. Jika ditambah dengan kenaikan BBM ini akan membuat rakyat semakin menderita. Kami minta pemerintah mempertimbangkan dampak kedepannya jangan sampai rakyat dibebani dengan keputusan ini,” kata Zaky.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim Bil Haq, juga mengingatkan pemerintah agar tidak main-main soal wacana kenaikan harga BBM Subsidi. Pada tahun lalu 80 persen pengguna BBM itu jenis pertalite. Jika kenaikan ini terus dipaksakan akan banyak yang terkena dampaknya. "Pemerintah harusnya tidak main-main soal BBM bersubsidi karena ini kebutuhan mendasar rakyat kita," terangnya.

Ia berpendapat, APBN masih surplus untuk menutupi subsidi energi. Alih-alih menaikkan harga BBM jenis Pertalite yang efek dominonya sampai kepada rakyat, pemerintah seharusnya pangkas proyek nasional yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat.

"Kenaikan harga BBM Pertalite, sama saja pemerintah merestui pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Sehingga kami menyerukan kepada kader KAMMI diseluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan aksi turun kejalan. Sikap KAMMI jelas menolak keras wacana kenaikan harga BBM ini”, tegas Ammar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement