REPUBLIKA.CO.ID, Penjamin Pogrund mengkhawatirkan istilah 'Apartheid' mencuat. Jurnalis yang meliput praktik Apartheid di Afrika Selatan itu kini pindah ke Isreal.
Sekitar dua dekade lalu, Pogrund yang kini berusia 87 tahun bersemangat dalam membela Israel dari tudingan Apartheid. Pogrund berbalik arah setelah melihat situasi terkini di negara Zionis itu. Dia kembali berpikir, Israel kemungkinan menjadi negara Apartheid. Rencana aneksasi sepertiga wilayah Tepi Barat jika diwujudkan, benar-benar menjadikan Israel menerapkan praktik Apartheid Afrika Selatan versi modern.
"Akan ada penguasa Israel di daerah yang diduduki dan orang-orang yang akan berkuasa tidak memiliki hak-hak dasar," kata Pogrund.
"Itu akan menjadi era Apartheid. Kami pantas me nerima tuduhan itu, dan itu adalah sesuatu yang membuat saya khawatir karena kita menghadapi bahaya besar," katanya melanjutkan.
Reporter dan editor pada Rand Daily Mail di Johannesburg, Afrika Selatan itu menjadi saksi keganasan rezim Apartheid, termasuk pembantaian Sharpeville, ketika polisi Afrika Selatan menembaki demonstran kulit hitam dan menewaskan 69 orang. Pogrund juga mengungkap kondisi penjara dan penyiksaan bagi tahanan kulit hitam.
Pogrund meninggalkan Afrika Selatan setelah korannya ditutup pada 1985 di bawah tekanan rezim Apartheid. Dia sempat tinggal di London dan AS, sebelum pindah ke Israel pada 1997.
Dia vokal menyuarakan perlakuan Israel terhadap Palestina sebagai "tirani", "penindasan", dan "kebrutalan". Meski tak pernah menggunakan istilah Apartheid untuk menggambarkan kekejaman Israel terhadap Palestina. "Itu adalah kata yang mematikan.''
Namun, kini Pogrund berbalik pikir. Israel benar-benar telah sesat pikir dengan mengesahkan "hukum negara bangsa" yang mengartikan Israel sebagai rumah bagi orang-orang Yahudi. Identitas yang membuat minoritas Arab di Israel turun status.
Teringatlah dia ketika seorang pelanggan toko mengambil sebungkus buah anggur di sebuah toko di London. Di kemasan buah anggur tertulis, produk itu berasal dari Afrika Selatan. Yang terjadi kemudian, si pelanggan meletakkan kembali buah anggur ke raknya dengan ekspresi jijik. Dan tampaknya, Israel akan mengalami posisi ini. "Kami sedang menuju stigma Apartheid. Kata yang dibenci pada paruh kedua abad ke-20," kata Pogrund.
Stigma Apartheid untuk negara Zionis itu pantas untuk jadi bahan perbincangan di komunitas internasional. Salah satu alasannya tergambar nyata dari sikap rezim penguasa Israel yang abai terhadap hak-hak dasar warga Palestina di wilayah pendudukan.
Apalagi, PM Israel Benjamin Netanyahu memastikan seba gai bagian dari rencana aneksasi, dia tak menyetujui pem ben tuk an negara Palestina. Itu sama artinya Israel menerapkan kebijakan Apartheid, sistem yang membedakan kewarganegaraan berdasarkan ras.
Sistem yang pernah diterapkan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan pada awal abad ke-20 hingga 1990-an. Namun, kebijakan rasis ini telah diakhiri, juga oleh PBB diharamkan yang diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB. Sikap Netanyahu ini memantapkan sinyalemen tak ada niat baik Israel untuk hidup damai dengan rakyat Palestina, sebagaimana amanat Resolusi DK PBB.
Padahal, rencana pencaplokan jelas-jelas pelanggaran batas wilayah yang sah. Sepertiga wilayah yang akan dirampas itu, di antaranya meliputi sebagian wilayah Kota Hebron, Tepi Barat bagian selatan, termasuk Masjid Ibrahimi.
Aneksasi sedang berproses. Penjajahan dalam arti sebenarnya tengah berlangsung pada era modern. Bukan tak mungkin, pencaplokan oleh Israel ini bisa meluas. Preseden Tepi Barat menjadi awal perluasan wilayah penjajahan Israel ke perbatasan utara Mesir, utara Saudi, barat Yordania. Jika itu terjadi, kawasan Timur Tengah bisa berkobar.
Kita berharap, Israel berpikir sejuta kali, juga AS, sekutunya. Komunitas internasional mesti tak ikut sesat pikir dengan mendukung pencaplokan wilayah Palestina itu. Sesat pikir yang bisa berakibat sesat bertindak oleh Israel dan sekutunya harus ditentang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika