REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengeklaim, pihaknya terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia mengakui, salah satu upaya untuk menyejahterakan para guru tersebut masih banyak hal yang perlu disempurnakan.

"Kita semua harus bergotong-royong agar target kita, yakni satu juta guru diangkat sebagai ASN PPPK dapat segera terwujud," ujar Nadiem dalam pidato upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022 di Kompleks Kemendikbudristek Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Nadiem mengajak semua guru agar terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir pihaknya telah melepaskan jangkar dan membentangkan layar kapal berupa terobosan Merdeka Belajar. Melalui terobosan itu, berbagai rintangan mulai dari Sabang hingga Merauke telah mampu dilewati.

Lebih lanjut dia menyampaikan, hingga hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. “Memang, pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah,” tutur dia.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai janji Mendikbudristek dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mengangkat satu juta guru ASN PPPK hanya tinggal janji. P2G menilai pemerintah meng-ghosting para guru honorer.

"Lagi-lagi para guru honorer di-ghosting oleh pemerintah. Janji mengangkat satu juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang. Belum lagi guru madrasah swasta yang ga bisa ikut, terkesan diskriminatif," ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, lewat keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Dia menjelaskan, semestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021. Tapi, hingga November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga, berarti terlambat satu tahun. Sementara itu, kata Satriawan, nasib 193 ribu guru yang tak dapat formasi tidak jelas. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan.

Bagi P2G, kata Satriwan, skema PI, PII, PIII, dan umum dalam seleksi guru PPPK tahapan ketiga justru menimbulkan ketidakadilan baru. Terlebih, 193 ribu guru yang masuk kategori PI banyak yang turun level ke PII dan di bawahnya.

"Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi Pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu PI belum beres, ini malah membuka prioritas II dan III,” kata Satriwan.

P2G berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan carut-marut pengelolaan guru di tanah air. Termasuk juga menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga saat ini. Menurut dia, guru masih jauh dari sejahtera.

"Pak Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika