JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat menilai ada kelemahan sistem pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak sehingga kasus seperti Gayus dapat terjadi. Kasus ini dinilai hanya satu dari begitu banyaknya modus mafia pajak didirektorat itu.

"Early warning sistem itu tidak berjalan atau tidak ada apa itu maknanya? jika early warning sistem itu tidak ada,,artinya ini (reformasi) gagal desain," ujar Anggota Panja Ecky Awal Mucharam, saat RDP dengan Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (7/4) malam.

Salah satu hal yang salah yakni intrepetasi dari fungsi intelijen dan penyelidikan. Unit ini seharusnya tidak hanya mengawasi wajib pajak namun juga petugas pajak. Karena, kata dia, keduanya saling bersinggungan dan memiliki keterkaitan.

"Kemampuan intelijen ini bukan cuma WP tapi juga petugas pajak. ada dua sisi, fungsi seperti itu harus dikembangkan," tuntutnya. Diapun mensinyalir jika Kasus Gayus, bukan lah yang pertama. Tetapi masih ada Gayus-Gayus yang lain.

Anggota Panja lainnya yang juga anggota Komisi XI DPR Maysasyak Johan juga menyalahkan pengawasan internal Ditjen Pajak. Menurut nya pengawasan yang dilakukan saat ini tidak berjalan dengan baik. "Pengawasan itu tidak efektif dilakukan, apa yang telah dilakukan," tegasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pajak Muhammad Tjiptardjo mengakui adanya masalah dalam sistem pengawasan itu. Karena itu pembenahan akan terus dilakukan kedepan.

Bahkan, kata dia, selama kuartal pertama ini pihaknya telah memberikan sanksi lebih dari 200 orang. Salah satu modus yang dilakukan yakni pemalsuan data pajak.

"Tapi bukan berarti kalau ada tikus dilumbung, semua dibakar bersama lumbung dan padinya kan," kilah Tjiptardjo. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika