REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah diminta mewaspadai potensi peningkatan pengangguran akibat kenaikan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 10 persen mulai 1 Juli 2010. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29/6), mengatakan, berdasarkan perhitungan, kenaikan TDL 10 persen berpotensi meningkatkan pengangguran hingga 1,17 juta tenaga kerja.

"Pemerintah mesti meminimalkan dampak kenaikan TDL seperti kemungkinan PHK dengan menghapuskan berbagai hambatan, sehingga sektor industri bisa bergerak lebih efisien," katanya. Pri mengatakan, kenaikan TDL 10 persen akan menurunkan konsumsi listrik sektor industri sebesar 6,7 persen dan sekaligus penurunan permintaan tenaga kerja 1,17 persen.

Dengan angka tenaga kerja saat ini mencapai 100 juta, maka penurunan 1,17 persen setara dengan 1,17 juta tenaga kerja. Penurunan permintaan konsumsi listrik merupakan upaya efisiensi yang dilakukan industri akibat kenaikan TDL.

"Efisiensi akan dijabarkan industri dengan menurunkan jumlah mesin produksi yang pada akhirnya secara tidak langsung terhadap pengurangan tenaga kerja," katanya. Selain PHK, Pri menambahkan, pemerintah juga mesti mewaspadai kemungkinan tekanan inflasi akibat ekspektasi masyarakat yang berlebihan.

"Pemerintah perlu menyosialisasikan kenaikan TDL kepada sektor-sektor ekonomi yang terkena dampaknya," katanya. Pri Agung juga mengatakan, sebenarnya kenaikan TDL bisa dihindari jika pemerintah dan DPR memiliki kemauan politik guna menambah anggaran subsidi Rp4,87 triliun, sembari membenahi pengelolaan energi primer pembangkit termasuk percepatan pembangunan terminal penerima gas.

Menurut dia, kenaikan TDL kali ini juga tidak akan memperbaiki kondisi kelistrikan nasional secara mendasar.

Kenaikan TDL sebesar 10 persen merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU APBN Perubahan 2010. Komisi VII DPR juga telah menyetujui rincian kenaikan TDL yang diajukan pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika