REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kepastian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi secara khusus setidaknya lima menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II bakal menjadi kenyataan. Keseriusan itu disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Achsanul Qosasih.
"Evaluasi itu pasti dilakukan. Presiden Yudhoyono kan sudah mengatakan akan melakukan evaluasi tiap tahun. Jadi evaluasi itu pasti, paling tidak ada lima menteri yang dievaluasi," kata Achsanul di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (21/9).
Hasil evaluasi terhadap menteri itu, menurut dia, bisa berupa reshuffle atau catatan bagi para menteri untuk meningkatkan kinerjanya. "Semua itu nanti tergantung dari Presiden. Selama hampir setahun ini, kelima menteri itu tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan ke masyarakat," ujarnya.
Kelima menteri itu adalah Menteri ESDM Darwin Zahidy Saleh, Menteri Perhubungan Fredy Numberi yang keduanya adalah dari Partai Demokrat. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dari PKS, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dari PAN dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Dua menteri yang berasal dari Partai Demokrat sebelumnya dirumorkan terlibat skandal asmara, meski kemudian dibantah oleh keduanya," ujar Achsanul.
Yang pasti, Wakil Ketua Komisi XI DPR ini menjelaskan, tidak hanya lima pos itu saja yang akan dievaluasi oleh Presiden SBY. "Tidak hanya gara-gara itu direshuffle, semua menteri juga perlu dievaluasi. Tidak ada yang istimewa, semuanya pasti dievaluasi. Tetapi memang ada menteri yang harus lebih dicermati evaluasinya," tuturnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli menyatakan, evaluasi kabinet pasti dilakukan oleh presiden. Salah satu bahan yang akan jadi pertimbangan adalah berkaitan dengan moral dan kesusilaan. Dua hal ini disampaikan Presiden Yudhoyono saat memberikan pengarahan kepada anggota legislatif dan pimpinan Partai Demokrat di Cikeas.
Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq enggan berkomentar banyak soal evaluasi terhadap lima menteri yang bisa jadi indikasi reshuffle. Mahfudz mengatakan PKS hanya menunggu hasil evaluasi itu. Sejauh ini, PKS berpegang pada komitmen Presiden Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi yang akan membicarakan
dengan para ketua umum partai koalisi sebelum melakukan reshuffle.
"Pokoknya PKS berpegang pada Presiden Yudhoyono. Kalau ada reshuffle Presiden akan menyampaikan kepada ketua parpol, dan sampai detik ini Presiden belum menyampaikan hal tersebut," ujarnya.
PKS, tambahnya, tidak akan mengambil sikap sebelum Presiden mengumumkan hasil evaluasi UKP4 terbaru dan akan tetap menghormati hak prerogatif presiden untuk melakukan reshuffle. "Kita tunggu hasil evaluasi Presiden saja. Sementara ini anggaplah pernyataan-pernyataan itu sebagai pemanasan. Biasa lah itu," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika