REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH--Kaukus Muda Kabupaten Bandung Barat (KMKBB) meminta kepada Komisi III DPR RI untuk menolak pemilihan Komjen Pol Timur Pradopo sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, karena Timur dianggap gagal dalam menuntaskan kasus korupsi di Jawa Barat selama menjabat Kapolda Jawa Barat.
Ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Timur Pradopo karena yang bersangkutan selama menjadi Kapolda Jabar sama sekali tidak bisa menuntaskan kasus korupsi Bansos Kabupaten Bandung (Bantuan Sosial) yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangkanya, kata Ketua KMKBB Asep Bunyamin dalam jumpa pers kepada wartawan, Kamis (7/10).
"Kita harapkan ini bisa jadi pertimbangan bagi anggota Komisi III DPR RI yang hari ini rencananya akan melakukan pit and profer test terhadap calon Kapolri baru tersebut," kata Asep.
Menurutnya, calon kapolri harus memiliki komitmen yang tegas dalam melakukan reformasi internal terutama dalam hal penegakan hukum, akhlak aparat, juga sungguh-sungguh dalam memberikan fungsi pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat. "Siapa pun yang menjabat pucuk pimpinan Polri itu nanti diharapkan bisa menyelesaikan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah perwira tingginya. Di antaranya kasus dugaan korupsi alat komunikasi (alkom) dan jaringan komunikasi (jarkom), yang menyebut-nyebut nama sejumlah nama jenderal," tuturnya.
Memang sejumlah pihak yang terkait sudah dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Namun sepertinya kasus ini tenggelam begitu saja. Padahal, belum ada kejelasan pembuktian adanya keterlibatan perwira tinggi Polri itu. Dalam penyidikan kasus ini, Mabes Polri hanya bisa menyentuh sejumlah orang dari perusahaan rekanan dalam pengadaan Alkom-Jarkom itu.
"Jangan sampai terulang lagi disharmoni yang sempat terjadi beberapa saat antara penegak hukum khususnya Polri dan KPK, seperti beberapa saat yang lalu (dalam kasus cicak vs buaya)," ujarnya. Asep pun menambahkan, agar Kapolda Jabar yang baru Irjen Suparni Parto bisa lebih serius, cepat tegas dan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada di Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika