REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertahanan mengembangkan Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg) yang berperan untuk mendinamisasikan dan mendukung penyelenggaraan pertahanan negara melalui penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, aman dalam proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan.
"Saya kira 'roadmap' nya sudah selesai, namun menunggu seminar ini selesai untuk mendapatkan banyak masukan mengenai sistem informasi ini," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro usai meresmikan Sisfohanneg dan membuka seminar 'Optimalsiasi Sistem Informasi Pertahanan Negara dalam mendukung Tugas Kemhan dan TNI, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (9/11).
Menurut dia, 'action plan'-nya sudah ada, namun untuk sampai ke wilayah perbatasan perlu waktu karena perlu ada pembiayaan yang dianggarkan secara bertahap. Ia menjelaskan, sistem informasi diselenggarakan oleh Kemhan dan TNI yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara itu tergantung pada tingkat keinginan dari pengambil keputusan, seperti presiden, menteri, dirjen dan eselon-eselon lainnya karena masing-masing memerlukan data yang berbeda untuk mengambil keputusan.
"Misalnya, seorang menteri dalam mengambil keputusan soal Laut China Selatan, apa yang diperlukan. Real timenya adalah gelar kekuatan kita di Laut China Selatan seperti apa, kemudian ke tingkat yang lebih detil," katanya.
Begitu juga, lanjut Purnomo, presiden secara taktis memerlukan data yang lebih makro, namun yang terpenting datanya harus akurat. "Falidasi data, realtime harus di update. Sistem harus mengikuti perkembangan teknologi," kata Menhan.
Di tempat yang sama, Dirjen Aplikasi Telematika (Aptel) Kemkominfo, Ashwin Sasongko, mengatakan, secara nasional usaha yang dilaksanakan ada beberapa hal dan presiden telah membentuk dewan TIK nasional. "Ketua pengarahannya adalah presiden sendiri dan wakilnya Menko perekonomian serta Ketua Hariannya Menkoinfo," katanya.
Dewan TIK Nasional ini bertugas melaksanakan koordinasi inter kementerian, baik di pusat maupun di daerah dengan pihak-pihak lain, seperti operator untuk menggabungkan data. Tahap berikutnya, menurut dia, bagaimana data di pusat dan daerah bisa tergabung dari seluruh kementerian karena menyangkut data pusat dan daerah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pelaksanaan inter operasitas data-data pemerintah.
"Kita harapkan kalau data seluruh Indonesia sudah bisa beroperasi, maka akan membuat data sistem kita menjadi lebih baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika