JAKARTA--Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan akan terus mendorong pembenahan Pengadilan Pajak selama 2011 ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (5/1), Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) menyatakan memfasilitasi pertemuan antara Mahkamah Agung, Menteri Keuangan, dan Komisi Yudisial untuk melakukan upaya penguatan Pengadilan Pajak.

Langkah itu sebagai respon atas praktik mafia hukum di Pengadilan Pajak yang mencuat dari kasus Gayus Tambunan. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa pengawasan perilaku hakim pada Pengadilan Pajak akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Selain itu, Menteri Keuangan telah menyusun tim kerja--di mana Satgas terlibat di dalamnya- untuk mendorong perbaikan sistem seleksi dan evaluasi kinerja hakim serta keterbukaan informasi dan sistem pendokumentasian Pengadilan Pajak. Pertemuan juga membahas kemungkinan proses penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung.

Menurut Satgas, tahun 2010 merupakan tahun awal pemberantasan mafia hukum. Di samping mafia hukum, sangat kuat dugaan adanya mafia pajak yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar yang melibatkan wajib pajak.

Pada 2011, Satgas akan terus berupaya mendorong penegak hukum menuntaskan pengungkapannya serta proses penegakan hukum secara non diskriminatif. Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum ditargetkan akan diluncurkan kepada publik pada awal Februari 2011. Penekanan tugas yang akan dilakukan Satgas pada 2011 adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tersebut, bersama dengan instansi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika