REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Mantan menteri Hukum dan perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra menyatakan sangat mengapresiasi kehadiran Jusuf Kalla dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie  untuk memberikan keterangan dalam kasusnya. "Kehadiran beliau menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengungkapkan kebenaran dan sekaligus upaya penegakan hukum yang adil," ujarnya.

Menurutnya, JK, Kwik, Presiden SBY dan Megawati saat masih menjabat sebagai wakil presiden RI sama-sama hadir dalam rapat-rapat kabinet yang membahas kerjasama Pemerintah RI dengan IMF, yang di dalamnya juga membahas percepatan pengesahan perseroan, yang melahirkan Sisminbakum. "Dalam kedudukannya sebagai wakil presiden, Bu Mega telah meresmikan proyek Sisminbakum pada bulan Januari 2001," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika siang ini.

Menurutnya, tidak semua hal dapat diterangkan oleh  JK dan  Kwik, terutama yang berkaitan dengan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dapat menerangkan sesuatu itu PNBP atau bukan, hanyalah seorang mantan atau yang sedang menjabat sebagai presiden. "Masalahnya, selama Bu Mega menjadi Presiden, beliau tidak pernah merevisi PP tentang PNBP yang berlaku di Departemen Kehakiman dan HAM untuk memasukkan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kejagung menuduh biaya akses Sisminbakum yang dibangun sebagai proyek kerjasama dengan sistem Bulid, Operate and Transfer (BOT) adalah korupsi karena tidak dimasukkan sebagai PNBP.

Karenanya, dia meminta agar baik Presiden SBY atau mantan presiden megawati juga dimintai keterangannya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika