REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah akan melakukan diaog nasional untuk mengevaluasi surat keputusan bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji evaluasi SKB Ahmadiyah karena persoalannya yang cukup kompleks.

"Itu kan tidak hanya sekedar masalah Ahmadiyah saja, tapi juga aspek lain harus diperhitungkan. Insya allah pemerintah akan minta informasi dari berbagai kalangan melalui dialog nasional," kata Suryadharma seusai menghadiri peluncuran buku 'Pemilihan Spekulatif, Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009' di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/2).

Dalam dialog itu, pemerintah akan mengundang jemaah Ahmadiyah Indonesia, gerakan Ahmadiyah Indonesia, pihak pendukung Ahmadiyah, lembaga swadaya masyarakat, majelis ulama, ormas Islam, ahli hukum, ahli hak asasi manusia, dan ahli Ahmadiyah.

"Mereka kita undang untuk menimba informasi sebanyak-banyaknya soal Ahmadiyah. Informasi yang kita kumpulkan itu nanti yang bisa dijadikan bahan langkah-langkah penyelesaian permanen soal Ahmadiyah," tukas Suryadharma. Saat ini, lanjutnya, pemerintah sedang menyusun konsep dialog nasional itu dan akan mengkoordinasikannya dengan berbagai pihak.

Terkait adanya opsi Ahmadiyah diakui sebaga agama baru, Suryadharma menyatakan pemerintah membuka segala opsi yang ada. Tapi, saat ini belum bisa memastikan suatu keputusan. "Sikap pemerintah sendiri belum. Jadi, sekarang sedang dikaji. Segala opsi dipertimbangkan, pengalaman negara lain juga akan dipertimbangkan," ujar Suryadharma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika