REPUBLIKA.CO.ID, SERANG - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menghormati sikap mayoritas anggota DPR yang menolak usulan hak angket pajak. Menurutnya, justu perbedaan pendapat seperti itu yang diharapkan dalam percaturan politik.

"Intrik dan fitnah tidak boleh lagi menjadi instrumen dalam politik kita. Tapi justru percaturan gagasan dan perbedaan pendapat yang diangkat untuk mencari suatu solusi yang baik," imbuh Aburizal, saat Panen Raya di Pontang, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (23/2).

Ical demikian dia biasa disapa, mengatakan dalam koalisi sudah terbiasa adanya perdebatan tentang suatu konsep dan gagasan. Dalam kondisi semua partai memiliki kedudukannya sama dengan pemerintah, kata Ical, masing-masing partai berkewajiban menjaga agar pemerintah itu berbuat sebaik-baiknya. "Antara lain mencegah suatu permainan dalam perpajakan," kata Ical.

Karena itu, masing-masing partai dalam koalisi berniat untuk menghilangkan suatu permainan itu baik dari peraturannya sampai mafia. Hanya saja, kata Ical, caranya saja yang berbeda. Partai Demokrat, PAN, PPP, Gerindra menginginkan adanya suatu penyelesainya dengan cara panjang. Sedangkan, Golkar, PDIP, PKS, dan Hanura mengharapkan penggunaan hak angket. "Jadi perbedaanya pada caranya, bukan pada tujuannya," kata Ical.

Ical juga mengaku belum mendengar adanya wacana mengeluarkan Golkar dari koalisi. "Golkar siap saja. Tapi saya belum dengar itu. Jadi seolah-olah, anaknya belum lahir ditanya besannya siapa," selorohnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika