REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAY - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, reshuffle kabinet yang banyak dibicarakan melalui media massa belakangan ini sepenuhnya hak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan karenanya tak perlu dipermasalahkan. Pernyataan itu ia sampaikan usai meresmikan Masjid Agung Baiturrahman, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin. Kepada pers, ia mengatakan, tak perlu membenturkan persoalan koalisi retak atau tidak, tetapi soal perombakan kabinet menjadi hak presiden.

Ia mengakui bahwa belakangan ini persoalan perombakan kabinet itu kerap mencuat ke permukaan lantaran dikaitkan dengan koalisi. Koalisi kuat atau tidak, hal itu soal lain. Tetapi ia melihat jika SBY melakukan perombakan kabinet tentu atas dasar kebutuhan. "Atas dasar kebutuhan itu," kata Suryadharma Ali.

Ia menjelaskan, perombakan kabinet banyak dikait-kaitkan dengan persoalan Century atau hak angket mafia pajak. Hal itu tidak demikian, karena sesuai dengan ketentuan bahwa reshuffle adalah menjadi kewenangan presiden. "Yang saya tahu, tentu perombakan kabinet didasarkan pada kebutuhan. Soal ini, yang tahu adalah juga SBY," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika