REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN--Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan, wacana relokasi warga lereng Gunung Merapi tidak perlu dilakukan. Ini karena berbenturan dengan banyak aspek sosial masyarakat.

"Ancaman letusan Merapi memang terjadi berulang karena adanya siklus aktivitas vulkanik, namun pemindahan masyarakat ke lokasi dan lingkungan yang baru bukanlah hal yang mudah," kata Agung saat meninjau lokasi pengungsian di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu malam (3/11).

Agung menjelaskan, ancaman letusan dapat mengarah ke mana saja, dan tidak dapat diprediksi. Demikian pula kawasan rawan bencana pun berbeda-beda di tiap kabupaten sehingga pemetaan untuk relokasi pun akan sulit dilakukan.

Agung mengatakan, pemerintah pusat lebih mengutamakan upaya perbaikan kawasan rawan bencana yang terkena langsung dampak aktivitas vulkanik Merapi ketimbang mengosongkannya dari penduduk.

"Berdasarkan peninjauan, lokasi yang utamanya mendapatkan rekonstruksi dan rehabilitasi adalah Desa Kinahrejo, Cangkringan, Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini dalam keadaan rusak parah akibat serangan awan panas pada Selasa (26/10) lalu," jelasnya.

Selain itu, kata Agung, hal lain yang mendesak dilakukan adalah upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengetahuan kebencanaan, seperti ancaman gempa bumi dan letusan Merapi. "Pendidikan kebencanaan wajib diberikan kepada anak-anak di lereng Merapi dan pelatihan kepada warga setempat tentang bahaya bencana harus dilakukan secara intensif," katanya.

Agung mengatakan, penambahan alarm dan alat pantau aktivitas vulkanik Merapi di setiap pos pantau juga sedang diupayakan agar ancaman bahaya letusan kepada para warga dapat segera diketahui dan tidak membebani masyarakat. "Kejadian ini berkaitan dengan alam dan mungkin akan berulang, namun warga akan selamat jika telah dipersiapkan dengan baik," kata mantan Ketua DPR ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika