REPUBLIKA.CO.ID, MEULABoH--Kapolda Aceh Irjen Pol Fajar Prihantoro mengemukakan masih banyak senjata api yang belum diserahkan pasca konflik di Aceh, sehingga beredar dengan bebas di daerah itu. "Kami minta masyarakat yang masih menyimpan senpi untuk mengembalikan, karena apabila tidak maka merupakan pelanggaran dan melanggar hukum negara," katanya di Meulaboh, Kamis (18/11), menanggapi maraknya kasus perampokan di Aceh dengan menggunakan senpi.

Usai meresmikan rehab bangunan Mapolres Aceh Barat, Kapolda menyatakan, maraknya perampokan menandakan masih banyak senjata api beredar di tengah masyarakat. Ia menyatakan, sebanyak 840 pucuk senjata milik GAM yang diserahkan Pemerintah Indonesia setelah perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005, itu hanya sebagian kecil.

Namun demikian, kata Kapolda, pihaknya akan terus melacak peredaran senpi di Aceh, sehingga daerah ini benar-benar aman dari tindakan kriminal. Sementara itu, mengenai peresmian rehab Mapolres Aceh Barat, Kapolda Fajar menekankan, pada jajaran Polres agar melayani masyarakat dengan baik mengingat rehab bangunan turut didukung anggaran daerah.

Meski begitu, kata dia, bantuan pemda tidak menghilangkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. "Jangan sampai pimpinan mendengar ada masyarakat yang datang minta tidak dilayani, dibentak-bentak, disepelekan, atau tidak

lanjutnya tidak jelas, selain itu kita akan cek tiga bulan lagi apakah bangunan masih bagus terutama bagian WC, karena biasanya hanya di awal saja bagus setelah itu tidak dirawat dengan baik," pungkas Fajar.

Dipihak lain, Wakil Bupati Aceh Barat Fuadri, dihadapan tamu undangan dari unsur Muspida, Muspika, Komandan Kodim 0105 Andi Sirdjudin, dan para tokoh masyarakat, sempat menyatakan malu karena daerah minim memberikan sumbangsih untuk rehab Mapolres. "Kami merasa malu karena kemampuan pemda hanya renovasi sebesar Rp800 juta, tapi kami bersyukur Kapolres mau menerima dengan ikhlas," kata Fuadri.

Pemerintah daerah, lanjutnya, patut memberikan bantuan mengingat selama ini kepolisian telah membantu masyarakat khsususnya mengawal jalannya roda pemerintahan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika