Ia mengatakan dalam status Merapi yang hingga kini masih awas, pemerintah akan memberikan tempat tinggal sementara atau "shelter" bagi pengungsi. Di "shelter" selain mereka bisa tinggal juga diharapkan akan ada kegiatan ekonomi. "Kami telah melakukan persiapan pembangunan 'shelter' yang diharapkan bisa bertahap mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain persiapan lahan, lokasi 'shelter' juga tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal mereka semula sehingga kultur ekonominya tidak jauh berbeda," katanya.

Menurut dia, warga tidak mau tinggal di "shelter" yang terlalu jauh dengan tempat semula. Lokasi telah siapkan di Umbulharjo, Cangkringan, seluas tiga hektare dan di Kepuharjo, Cangkringan, seluas 13 hektare. Di Desa Glagaharjo, Cangkringan, juga telah disiapkan tanah kas desa seluas delapan hektare, di Wukirsari, Cangkringan, disiapkan lahan seluas tiga hektare tanah tegalan, dan di Argomulyo seluas 2-3 hektare.

"Shelter dibangun dengan konsep memberdayakan lingkungan sehingga masyarakat bisa berkarya dan kultur kerjanya tidak berubah. Setelah mereka berada di 'shelter', selanjutnya akan kami bicarakan rekonstruksi dan rehabilitasi," katanya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Anggito Abimanyu mengatakan kerugian senilai Rp3,4 triliun itu merupakan jumlah yang besar, dan bisa bertambah seiring dengan aktivitas Merapi yang belum stabil.

Bahkan, menurut dia, jika dihitung dengan kerugian lain yang mengikutinya, bisa terakumulasi jumlah hingga Rp5 triliun. "APBN kita belum bisa mencukupi. Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana dalam 4-5 tahun ke depan kegiatan ekonomi masyarakat bisa pulih kembali," katanya.