REPUBLIKA.CO.ID,SIDOARJO--Puluhan korban Lumpur Lapindo menggelar demonstrasi (demo) di kantor Bupati Sidoarjo, Senin, untuk menuntut kejelasan sisa ganti rugi 80 persen yang seharusnya dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Brantas. Salah seorang korban lumpur Zainul Arifin, mengatakan, kedatangan mereka ke kantor Kabupaten Sidoarjo meminta kepada Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk membantu korban lumpur dalam menyelesaikan ganti rugi yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.
"Sudah sekitar empat tahun ini, pelunasan 80 persen yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 bahwa pembayaran dilakukan dengan skema uang muka 20 persen dan sisanya 80 persen akan dibayar dua tahun kemudian," ucapnya.
Namun, kata dia, sudah sudah sekitar empat tahun lumpur menyembur dan telah menenggelamkan ribuan rumah, tetapi belum juga ada kejelasan pembayaran ganti rugi. Ia mengemukakan, warga menanyakan kejelasan kapan pelunasan ini akan dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya, sebab keluarga Bakrie selaku penguasa PT Lapindo Brantas terbukti mampu membiayai timnas Indonesia.
"Pemerintah juga demikian, tidak boleh diam dan harus ikut memikirkan serta bertanggung jawab terhadap nasib korban lumpur ini," ujarnya, menegaskan. Menurut dia, mekanisme pembayaran yang dilakukan antara PT Minarak Lapindo Jaya dengan masyarakat sudah jelas serta sudah memiliki payung hukum yang jelas juga.
"Tapi kenyataan di lapangan, hingga saat ini masih belum ada kejelasan proses pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur," katanya. Aksi ini dilakukan oleh korban lumpur dari perwakilan Desa Jatirejo, Renokenongo, Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin.
Para korban lumpur ini juga pernah melakukan aksinya dengan cara menginap di pagar depan Gedung DPRD Sidoarjo selama kurang lebih 70 hari. Aksi mereka ini akhirnya bubar seiring dengan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika