REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN--Belum juga gelar Raja Batak dianugerahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penolakan sudah terlihat. Penolakan tersebut disampaikan sekelompok massa yang menamakan diri Muda-mudi Batak, yang berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan, Senin (17/1).

Dalam aksinya yang hanya berlangsung beberapa saat itu, para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar puluhan orang mengusung spanduk-spanduk dan poster-poster yang intinya berisi penolakan mereka atas rencana penganugerahan gelar Raja Batak kepada Presiden SBY. Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan politisasi budaya Batak, termasuk gambar tokoh pahlawan nasional Sisingamangaraja XII.

Pimpinan aksi Batler Situmorang dalam orasinya menyatakan, Presiden Yudhoyono tidak pantas mendapat gelar sebagai Raja Batak, apalagi rencana penganugerahan gelar tersebut tidak melibatkan seluruh unsur dalam etnis itu. Ia juga menilai ajang penganugerahan gelar itu merupakan eksploitasi terhadap budaya Batak dan tidak pantas dilakukan. Penganugerahan gelar dinilai hanya dimaksudkan untuk kepentingan kelompok tertentu, khususnya

untuk kepentingan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden TB Silalahi. "TB Silalahi jangan menjual orang Batak kepada SBY," ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Muda-mudi Batak menilai budaya Batak selama ini hanya dijadikan ajang kepentingan kelompok dan politik semata. Budaya Batak, menurut mereka, harus asli dan murni dari noda-noda kepentingan politik. "Untuk itu kami menolak keras penabalan SBY menjadi Raja Batak," tegas mereka.

Aksi yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian itu berlangsung tertib dan massa membubarkan diri meski tidak sempat diterima anggota DPRD Sumut. Rencananya, Presiden Yudhoyono akan dianugerahi gelar Raja Batak dalam acara peresmian Museum Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (18/1) besok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika