REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sikap Pemerintah terhadap nilai-nilai monarki patut dipertanyakan, terkait penerimaan gelar "Raja Batak" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah sebelumnya mengkritik habis "Keningratan Ngayogyakarto". Anggota Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay mengemukakan hal tersebut dalam suatu diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (18/1).
"Sikap seperti itu jelas membingungkan publik," ujar Koordinator Nasional Koalisi Papua di Parlemen RI dan Anggota Komisi I DPR RI ini.
Ia mengatakan, di tengah menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Yudhoyono, kurang elok jika Kepala Negara ternyata masih mau menerima penobatan gelar sebagai "Raja Batak". "Apa untungnya, ini hanya akan memancing respons seolah Presiden dan tim-nya terkesan cuma mencari pencitraan politik semata," tegasnya.
Paskalis Kossay menilai, apa yang terjadi itu bertentangan dengan sikap pemerintah terhadap masalah Yogyakarta. "Katanya model kerajaan atau sistem monarkhi tidak sesuai dengan negara republik yang demokratis. Tetapi nyatanya mau juga gelar raja," katanya.
Karena itu, Paskalis Kossay meminta pengertian Presiden RI, terutama para orang dekatnya, agar makin mengurangi sikap kontradiksi seperti ini.
