REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Pejabat yang akan menempati posisi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara definitif, kemungkinan besar akan ditentukan sebelum Gubernur Syamsul Arifin diberhentikan sementara dari jabatannya. "Gubernur (Syamsul Arifin) akan mengusulkan penetapan Sekda (Sekretaris Daerah) Sumut definitif sebelum dirinya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Mulkan Ritonga ketika menjawab wartawan di Medan, Rabu.
Syamsul Arifin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut diperkirakan segera menyandang status sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ketika menjabat sebagai Bupati Langkat. Setelah itu, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara sebagai Gubernur Sumut. Menurut Mulkan Ritonga, sebelum pemberhentian sementara ditetapkan, Syamsul Arifin akan menuntaskan berbagai persoalan pemerintahan yang belum selesai, termasuk perihal pengusulan Sekda Sumut yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas. "Kami optimistis Pak Syamsul akan menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai sebelum diberhentikan," katanya.
Meski demikian, Mulkan Ritonga mengaku belum dapat memastikan kapan Syamsul Arifin akan menetapkan Sekda definitif, termasuk calon-calon yang akan diajukan ke Mendagri. "Soal itu (jadwal dan nama) kami tidak tahu. Namun, berdasarkan komunikasi kami selama ini dengan Pak Syamsul, beliau akan mengusulkan Sekda defenitif sebelum didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.
Ia mengemukakan, pada dasarnya Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut akan menerima dan mendukung siapa pun pejabat yang ditetapkan sebagai Sekda, karena proses penetapannya dipastikan melalui prosedur dan persyaratan yang normatif.
Bagi Fraksi Partai Golkar, katanya, hal terpenting yang menjadi catatan dalam penetapan Sekda definitif adalah menggunakan konsep "pelangi" yang mengakomodasi keragaman suku, agama, ras dan antargolongan. "Selama ini model kepemimpinan 'pelangi' di Sumut sudah teruji membawa pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Harmonisasi itu sudah terbukti berjalan baik di Sumut," katanya.