REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI - Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, diwarnai kericuhan saat mahasiswa melempar puluhan pakaian dalam kepada peserta di dalam ruang sidang.

Aksi tersebut dilakukan 10 aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Bekasi sekitar pukul 11.00 WIB dalam agenda paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Bekasi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (10/3). Pantauan ANTARA di lokasi melaporkan kejadian itu berlangsung saat sidang baru berjalan sekitar 10 menit seusai dibuka oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena. Sebanyak 10 aktivis yang menempati tribun sebelah utara ruang sidang melempar puluhan pakaian dalam pria dan wanita ke arah peserta sidang yang berasal dari perwakilan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi.

Pakaian dalam dengan berbagai warna tersebut nampak berjatuhan di sekitar teras utama ruang sidang hingga mengundang perhatian seluruh peserta sidang. Demonstran juga berorasi selama lebih kurang 10 menit di dalam ruangan terkait kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah setempat yang dianggap kurang berpihak pada rakyat. Demonstran membentangkan spanduk "14 Tahun Kota Bekasi = Tanpa Prestasi" berukuran 3X1 meter di atas balkon.

Sesaat kemudian, petugas gabungan dari Satpol PP dan Polresta Bekasi Kota yang berjumlah 20 orang langsung mengamankan para demonstran dengan cara memaksa mereka keluar ruangan dan membawanya ke Mapolresta setempat. Sementara, sidang sempat diskors selama 15 menit.

Polisi mengamankan lima demostran karena dianggap mengganggu kelancaran jalannya sidang paripurna. Masing-masing bernama Nur Cholis (25), Dani (25), Rino (25), Nabhan (25) dan Akhyar (25).

"Pakaian dalam itu adalah visualisasi bahwa eksekutif dan legislatif Kota Bekasi 'bencong' karena tidak tegas. Hal ini terlihat dari tidak ada keberpihakan terhadap rakyat. Misalnya, masalah APBD 2011 yang sampai saat ini belum disahkan," ujar Ketua KAMMI Bekasi, Nur Cholis, di Mapolresta Bekasi.

Dalam aksi itu, kata dia, pihaknya mendesak pihak eksekutif dan legislatif untuk mengesahkan APBD 2011, serius dan fokus pada kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang pro rakyat, mewujudkan Kota Bekasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan membenahi birokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika