Kamis 24 Apr 2014 08:55 WIB

Sudah Ada 260 Tersangka Pemilu

Rep: Gilang Akbar Prambadi / Red: A.Syalaby Ichsan
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak dalam pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif ulang di sebuah TPS.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak dalam pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif ulang di sebuah TPS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu)  sudah menangani 212 kasus pelanggaran pemilu. Ada ratusan tersangka pula yang saat ini tengah disidik untuk kemudian berkasnya diserahkan ke kejaksaan sebagai lembaga bagian dari sentra Gakumdu.

 “Ada 260 tersangka, terdiri dari 68 Caleg, anggota tim sukses 73 orang, anggota KPPS 28, dan PNS 10 orang, kepala desa 3 orang, dan tidak terkategori ini 52 orang,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta Kamis (24/4).

Agus menjelaskan dari 212 kasus yang ditangani, 143 sudah masuh ke dalam tahap penyidikan. Untuk tahap I ada 12 kasus, sedangkan tahap II yakni barang bukti dan tersangka diserahkan ke kejaksaan sudah mencapai 36 kasus sehingga siap disidangkan.

 Sementara untuk kasus yang dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ada 19 kasus. Kasus-kasus tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur cukup bukti, cacat formil pemilu, dan tak memenuhi criteria tindak pidana Pemilu. 

“Itu semua pelanggarannya macam-macam, dari mulai  pemalsuan dokumen, politik uang, kampanye dengan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, dan melibatkan pegawai negeri sipil serta kepala desa dalam kampanye,” papar dia.

Untuk kasus money politics, menurut Agus ada 83 laporan yang ditanganai terkait pelanggaran tersebut. Namun ia tidak merinci berapa tersangka dan besaran uang yang berputar dalam kejahatan tersebut.

“Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi mulai sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, pemungutan suara, sampai penghitungan suara,” ujar dia.

Sentra Gakumdu diperkuat oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banwaslu, Polri, dan Kejaksaan. Mereka terikat dalam satu sentra khusus pemilu dengan khusus menangani kasus seputar pesta demokrasi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement