REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lima kabupaten di Jawa Timur yang sempat bermasalah membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengantisipasi kekurangan surat suara pada Pemilihan Presiden, 9 Juli besok. Lantaran kondisi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat diminta untuk memastikan jumlah surat suara sesuai dengan DPT.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto mengungkapkan pihaknya meminta kepastian jumlah DPT di Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, dan Sampang.  Di Kecamatan Tambak, Bawean, Gresik, KPU setempat dilaporkan tidak melakukan pemutakhiran. Sementara, 254 pemilih di Kecamatan Prambon, Sidoarjo tidak ditemukan di lapangan sehingga harus dihapus dari DPT.

"Kami antisipasi segi ketidaktepatan jumlah surat suara di TPS, karena masing-masing TPS memiliki DPT yang berbeda," ujar Sufyanto ditemui di kantor Bawaslu Jatim, Selasa (8/7).

Di sisi distribusi, Sufyanto mengungkapkan logistik pemilihan presiden sudah sampai di seluruh wilayah di Jawa Timur termasuk ke pulau-pulau. Dia menilai logistik pilpres lebih siap dibandingkan pada saat pemilihan legislatif April lalu.

"Surat suara sekarang hanya terdiri satu lembar dan semuanya sama sehingga lebih mudah didistribusikan," terangnya.

Meski distribusi logistik lancar, Bawaslu masih mengantisipasi pelanggaran aturan pemilu di hari pencoblosan. Sufyanto mengungkapkan pihaknya mengantisipasi tiga pelanggaran yakni politik uang, penggelembungan suara, dan kampanye hitam. "Kami menyerukan agar pemilu dapat digelar dengan integritas," ungkapnya.